Kendalanya di Aceh ternyata cukup riil. Saat berkunjung ke Aceh Utara, Tito menemui masalah hilangnya data kependudukan yang menyulitkan verifikasi. Untuk mengakali hal ini, ia mendorong keuchik untuk turun tangan melakukan pendataan awal. Data dari tingkat desa ini nantinya bisa dilaporkan bertahap ke bupati atau wali kota untuk diverifikasi bersama aparat setempat.
“Ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang,” jelasnya. “Silakan data masuk, kemudian diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan.”
Ia memberi contoh keberhasilan di Tapanuli Selatan. Di sana, pendataan yang cepat langsung berdampak. Bantuan cair, warga pun perlahan bisa meninggalkan pengungsian dan memulai pemulihan. Itulah yang ingin dicapai di Aceh.
“Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandas Tito.
Rapat penting itu juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi, seperti Menkopolhukam, Menhan, Menlu, serta CEO BPI Danantara dan Sekretaris Kabinet.
Artikel Terkait
PSG Kalahkan Liverpool 2-0, Kokohkan Posisi Jelang Leg Kedua
Harga Emas Perhiasan Tembus Rp2,4 Juta per Gram pada 9 April 2026
Kisah Mardi Rambo dan Pengorbanan Prajurit Garuda di Medan Perdamaian
Promotor Ungkap Tantangan Yakinkan Patrick Kluivert Tampil Lagi di Indonesia