Indonesia di Ujung Tanduk: Krisis Lingkungan 2025 dan Pilihan Berat Menuju 2026

Menjelang akhir 2025, Indonesia seperti menahan napas. Rentetan bencana, desakan pembangunan, dan kualitas lingkungan yang terus merosot bertabrakan dalam satu momen yang sungguh genting. Ini bukan lagi soal cuaca semata, tapi sudah jadi persoalan nasional yang menentukan arah kita ke depan.

Angkanya sendiri sudah bicara keras. Hingga 26 Desember lalu, BNPB mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera mencapai 1.135 orang. Bayangkan, bencana yang melanda 52 kabupaten dan kota itu juga merusak lebih dari 157 ribu rumah. Jembatan, sekolah, puskesmas ratusan fasilitas publik luluh lantak. Skala kehancurannya begitu masif, menunjukkan betapa kita sedang berhadapan dengan krisis ekologis yang sistemik.

Bencana yang Berulang dan Pola yang Sama

Sepanjang tahun ini, hampir 3.000 kejadian bencana tercatat. Banjir dan cuaca ekstrem mendominasi, lalu disusul tanah longsor serta karhutla. Polanya selalu sama, seolah mengulang rekaman lama. Memang, curah hujan ekstrem kerap disalahkan. Tapi sebenarnya, akar masalahnya ada di hilangnya daya dukung lingkungan kita.

Deforestasi, alih fungsi lahan, daerah aliran sungai yang rusak semua itu memperbesar risiko secara drastis. Tanpa hutan yang cukup, air hujan yang turun langsung berubah jadi aliran merusak, menghantam apa saja di depannya.

Respons pemerintah dengan menetapkan status darurat dan membangun hunian sementara patut dapat apresiasi. Tapi, ya, penanganannya tak boleh berhenti di situ. Perlu evaluasi menyeluruh soal tata kelola lingkungan, dan itu harus jadi prioritas. Rencana Kementerian LHK untuk menyelesaikan evaluasi dampak lingkungan di Sumatera pada Maret 2026 nanti adalah langkah bagus. Asal, tentu saja, diikuti dengan tindakan korektif yang nyata dan tegas.

Namun begitu, krisis ini punya banyak wajah. Di kota-kota besar, kerentanannya muncul dengan bentuk lain yang tak kalah serius.

Dinamika Lingkungan Perkotaan

Ambil contoh Jakarta. Di pertengahan 2025, ibukota sempat menyandang status kota dengan udara terburuk se-Asia Tenggara. Polusi dari emisi kendaraan dan pembangkit listrik batu bara jadi biang keladinya. Memasuki Desember, situasi membaik ke kategori 'sedang' berkat intensitas hujan yang meningkat.

Tapi jangan salah, perbaikan ini sifatnya sangat sementara. Ketergantungan pada faktor alam justru mengungkap kelemahan kebijakan kita. Tanpa transisi energi yang serius dan perbaikan transportasi publik yang masif, polusi udara itu akan kembali mencekik begitu musim kemarau tiba.

Pertumbuhan Ekonomi dan Dilema Lingkungan

Di tengah segala tekanan itu, ekonomi nasional ternyata cukup tangguh. Pertumbuhan di kuartal III 2025 mencapai 5,04%, didorong sektor manufaktur dan ekspor. Investasi di hilirisasi nikel, terutama di Sulawesi dan Indonesia timur, jadi penyumbang utama.

Capaian ini sering diklaim sebagai fondasi menuju ekonomi hijau. Tapi hati-hati. Hilirisasi mineral tanpa standar keberlanjutan yang ketat justru menyimpan risiko besar. Pembukaan lahan baru, tekanan ke kawasan hutan, hingga konflik sosial di sekitar tambang adalah konsekuensi yang harus diantisipasi dari sekarang.

Pembangunan berkelanjutan itu soal keseimbangan. Tanpa pengawasan lingkungan yang kuat, agenda hijau bisa jadi sekadar jargon kosong belaka.

Menatap 2026 dengan Kewaspadaan Baru

Ada sedikit angin segar. BMKG memprediksi fase La Niña lemah akan berakhir sekitar Maret 2026, menuju kondisi netral. Stabilitas iklim ini mestinya jadi ruang bagi kita untuk bernapas dan merencanakan pembangunan dengan lebih terukur.

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3% di tahun depan, fokus pada industri dan swasembada. Target itu hanya masuk akal jika kebijakan lingkungan jadi fondasi utamanya, bukan sekadar pelengkap.

Rencana memperkuat sistem peringatan dini berbasis dampak, misalnya, harus jadi prioritas. Sistem yang bisa memberi informasi lokasi terdampak secara rinci bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tapi teknologi saja tak cukup. Kesiapan pemerintah daerah, tata ruang yang baik, dan literasi masyarakat soal bencana adalah penentu keberhasilannya.

Momentum Koreksi Arah

Pengalaman pahit sepanjang 2025 ini adalah pelajaran yang mahal harganya. Ribuan nyawa melayang, ratusan ribu orang kehilangan rumah, dan biaya pemulihan terus membengkak. Semuanya membuktikan satu hal: pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan selalu berakhir dengan kerugian yang lebih besar.

Maka, 2026 harus jadi tahun untuk membenahi arah. Reformasi tata ruang, perlindungan ekosistem kunci, dan konsistensi kebijakan iklim harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Indonesia ada di persimpangan. Pilihan kita sekarang akan menentukan apakah krisis tahun ini menjadi pelajaran berharga, atau cuma catatan kelam yang akan terulang lagi di masa depan.

Randi Syafutra. Dosen Konservasi Sumber Daya Alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung & Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University.