Prabowo Pacu Renovasi Hunian Sosial, Target Melonjak Jadi 2 Juta Unit

Pertemuan di Istana Negara, Selasa lalu, membawa angin segar untuk program hunian sosial. Fahri Hamzah, sang Wakil Menteri Perumahan, baru saja melaporkan progresnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya? Bisa dibilang cukup ambisius.

Rupanya, Prabowo setuju untuk menambah target renovasi hunian sosial secara signifikan. Awalnya, anggaran APBN 2026 hanya mengalokasikan untuk 400 ribu unit. Namun, usai pertemuan itu, angka yang disepakati melonjak jauh.

"Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 itu sekitar 400.000 unit," jelas Fahri.

Namun begitu, Presiden punya pandangan lain. Menurut Fahri, Prabowo justru menyetujui penambahan hingga 2 juta unit renovasi. Fokusnya akan diletakkan pada 1 juta unit di area perkotaan. Di sinilah tantangan sesungguhnya muncul.

Masalah lahan di kota-kota besar memang bukan hal baru. Semrawut, mahal, dan persaingannya ketat. Fahri mengakui, inilah kendala utama yang akan menghadang target ambisius tersebut.

"Tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," ujarnya.

Oleh karena itu, solusi yang digarisbawahi adalah payung hukum yang kuat. Tanpa aturan main yang jelas dan sebuah lembaga yang punya taring, target itu bisa jadi sekadar wacana. Selama ini, kewenangan terkait tanah, izin, dan pembiayaan terpencar di berbagai instansi. Prosesnya jadi lamban dan berbelit.

"Dan inilah yang kami lagi design konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan. Mungkin itu aja sih," tambahnya.

Lembaga baru itu, menurut Fahri, bertugas mengonsolidasi semua kepentingan. Intinya, memotong birokrasi yang bertele-tele.

"Memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga. Tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Nah, harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Kira-kira itu tadi yang didiskusikan," lanjut Fahri.

Langkah selanjutnya? Koordinasi intensif. Fahri menyebut akan segera bertemu dengan Menteri PAN-RB dan Mensesneg. Targetnya, lembaga percepatan ini bisa segera disahkan di awal tahun.

Tak lupa, pihak swasta juga dilibatkan. Fahri menyebut koordinasi dengan Danantara, sebagai penyedia lahan potensial untuk konsep Transit Oriented Development (TOD). Semua ini akan diatur dalam badan baru tersebut.

"Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," imbuhnya.

Jadi, rencananya sudah ada di atas kertas. Tinggal eksekusinya yang menunggu untuk dibuktikan.

Disarikan dari keterangan pers usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/12/2025).