Prabowo Pacu Renovasi Hunian Sosial, Target Melonjak Jadi 2 Juta Unit

Lembaga baru itu, menurut Fahri, bertugas mengonsolidasi semua kepentingan. Intinya, memotong birokrasi yang bertele-tele.

"Memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga. Tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Nah, harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Kira-kira itu tadi yang didiskusikan," lanjut Fahri.

Langkah selanjutnya? Koordinasi intensif. Fahri menyebut akan segera bertemu dengan Menteri PAN-RB dan Mensesneg. Targetnya, lembaga percepatan ini bisa segera disahkan di awal tahun.

Tak lupa, pihak swasta juga dilibatkan. Fahri menyebut koordinasi dengan Danantara, sebagai penyedia lahan potensial untuk konsep Transit Oriented Development (TOD). Semua ini akan diatur dalam badan baru tersebut.

"Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," imbuhnya.

Jadi, rencananya sudah ada di atas kertas. Tinggal eksekusinya yang menunggu untuk dibuktikan.

Disarikan dari keterangan pers usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/12/2025).