Zelensky Ajukan Proposal Damai dengan Tuntutan Jaminan Keamanan Mirip Pasal 5 NATO

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, akhirnya mengajukan proposal perdamaian untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Namun begitu, isi dokumennya ternyata sarat dengan tuntutan modal yang besar.

Dalam sebuah pengarahan kepada para wartawan, Zelensky membeberkan isi rencana itu poin demi poin. Meski draf lengkapnya tidak dipublikasikan, ia menguraikan setidaknya 20 butir utama. Menurut laporan AFP pada Rabu (24/12/2025), proposal ini nantinya akan dilengkapi dengan perjanjian bilateral terpisah antara AS dan Ukraina, yang membahas soal keamanan dan rekonstruksi pasca perang.

Intinya, proposal itu berisi hal-hal berikut:

Pertama dan terutama, kedaulatan Ukraina harus ditegaskan kembali. Semua pihak yang menandatangani perjanjian ini, kata Zelensky, akan mengakui hal itu melalui tanda tangan mereka.

Kedua, dokumen ini dimaksudkan sebagai perjanjian non-agresi penuh dan tanpa syarat antara kedua negara. Nah, untuk menjaga perdamaian jangka panjang, akan dibentuk mekanisme pemantauan khusus. Mekanisme ini rencananya memakai teknologi tanpa awak berbasis ruang angkasa untuk mengawasi garis kontak, memberikan peringatan dini jika ada pelanggaran, dan membantu menyelesaikan konflik. Detail teknisnya akan dibahas tim tersendiri.

Poin ketiga, Ukraina meminta jaminan keamanan yang kuat dari sekutunya.

Di sisi lain, kekuatan militernya akan dipertahankan pada angka 800.000 personel dalam masa damai.

Lalu, yang cukup menarik, adalah poin kelima. Di sini, Amerika Serikat, NATO, dan negara-negara Eropa lain diminta memberikan jaminan keamanan yang mirip dengan Pasal 5 Pakta Pertahanan Atlantik Utara.

Jaminan itu mencakup beberapa hal. Misalnya, jika Rusia kembali menyerang, selain respons militer terkoordinasi, semua sanksi global terhadap Moskwa akan langsung diberlakukan kembali.

Tapi ada catatannya. Jaminan ini akan dianggap batal jika Ukraina yang menyerang wilayah Rusia tanpa provokasi. Sebaliknya, jika Rusia yang memulai tembakan, jaminan keamanan itu akan berlaku.

Perjanjian ini juga tidak menutup kemungkinan adanya jaminan keamanan bilateral di luar pakta utama.