Di Kantor Kementerian Sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, bertemu dengan Bupati Kepahiang Zurdi Nata beserta rombongannya. Pertemuan hari ini fokus pada dua hal utama: bagaimana memperkuat sistem perlindungan sosial, terutama soal kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan membahas progres pembangunan Sekolah Rakyat di daerah itu.
Gus Ipul mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat segera direalisasikan. Namun begitu, ia juga menekankan hal lain yang tak kalah penting: pengelolaan PBI harus tertib dan terkoordinasi. Tujuannya jelas, bantuan harus sampai langsung ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tanpa melalui perantara.
"Ini harus langsung, tidak boleh lewat siapapun. Itu harus dikoordinasikan dengan baik," tegas Gus Ipul, Selasa (23/12/2025).
Ia pun mengingatkan soal pemutakhiran data PBI. Proses ini, menurutnya, harus dilakukan dengan hati-hati dan kejujuran, sesuai kondisi riil di lapangan. Kalau tidak, bisa timbul persoalan di tingkat desa, bahkan memicu kecemburuan sosial yang tentu ingin dihindari bersama.
Mengenai Sekolah Rakyat, rencananya memang sudah ada. Pemerintah daerah bahkan telah mengusulkan lokasi lahannya ke Kemensos. Tapi, ada kendala yang menghadang: akses jalan menuju lokasi tersebut masih jadi persoalan.
Menanggapi hal ini, Gus Ipul menjelaskan bahwa kesiapan lahan dan akses yang memadai adalah syarat mutlak agar Sekolah Rakyat bisa berfungsi optimal. Di sisi lain, kehadiran sekolah ini bukan cuma soal pendidikan. Ia melihat potensi yang lebih luas.
"Kalau Sekolah Rakyat dibangun, ada perputaran ekonomi di daerah. Bukan hanya sekolahnya, tapi dampaknya ke masyarakat sekitar," kata Gus Ipul.
Komitmen untuk berkoordinasi terus dengan Pemkab Kepahiang ditegaskannya lagi. Tujuannya, agar program perlindungan sosial dan pendidikan ini bisa selaras dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat.
Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Bupati Zurdi Nata menyatakan kesiapannya untuk mengelola PBI dengan baik. Ia juga berjanji akan mengupayakan percepatan realisasi Sekolah Rakyat.
Meski demikian, Zurdi Nata tak menampik bahwa kemampuan fiskal daerahnya terbatas. Dukungan dari pemerintah pusat sangat dinantikan untuk mewujudkan semua rencana ini.
"Kemampuan APBD kami terbatas, sehingga kami sangat berharap dukungan dan sinergi dari Kementerian Sosial," ujarnya.
Sebagai catatan, saat ini Provinsi Bengkulu sudah punya dua Sekolah Rakyat rintisan. Ada SRMA 6 Bengkulu di Sentra Dharma Guna Bengkulu dan SRT 14 Kaur yang berlokasi di SMAN 11 Kaur.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI dan Munajat Bersama di Istiqlal
Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Simpatik, Edukasi Narkoba dan Bagikan Sembako di Kampung Kavling
Garena Rilis Puluhan Kode Redeem Free Fire Terbaru, Berlaku 7 Februari 2026
Masa Tanggap Darurat Longsor Cisarua Berakhir, Pencarian Korban dan Pemulihan Dilanjutkan