India Buka Keran Investasi Swasta ke Energi Nuklir, Ambisi 100 Gigawatt dan Risiko yang Mengintai

Parlemen India baru saja mengesahkan aturan baru yang bakal mengubah peta energi negara itu. Pekan lalu, mereka setuju untuk membuka keran investasi swasta dan asing ke sektor pembangkit listrik tenaga nuklir sebuah wilayah yang selama ini dijaga ketat oleh negara.

Ini perubahan besar. Undang-Undang Energi Atom yang bersejarah itu menandai pergeseran kebijakan radikal, seiring upaya India mengurangi ketergantungan pada batu bara dan minyak. Tujuannya jelas: memenuhi komitmen iklim mereka.

Ambisi pemerintah memang tinggi. Mereka menargetkan kapasitas listrik nuklir melonjak sepuluh kali lipat, mencapai 100 gigawatt pada 2047. Kalau tercapai, angka itu cukup buat menerangi hampir 60 juta rumah setiap tahun. Semua ini dinilai krusial untuk mencapai target netral karbon pada 2070.

Tapi, jalan menuju sana mahal. Diperlukan investasi sekitar 20 triliun rupee India, atau setara Rp3,72 kuadriliun. Nah, regulasi baru inilah yang diharap bisa menarik dana segar dari sektor swasta.

Perdana Menteri Narendra Modi menyambut gembira. Ia menyebut momen ini "transformasional bagi lanskap teknologi India" dan membuka "beragam peluang" bagi pihak swasta.

Beberapa konglomerat raksasa seperti Tata Power, Adani Power, dan Reliance Industries pun sudah mengangguk, menyatakan minat untuk masuk ke arena yang sebelumnya tertutup ini.

Di Balik Optimisme, Kekhawatiran Menganga

Namun begitu, di tengah euforia pemerintah, suara-suara skeptis muncul. Sejumlah pakar memperingatkan sederet tantangan yang bisa menghambat mimpi nuklir India. Isu keselamatan, batas tanggung jawab hukum, sampai efektivitas pengawasan regulator jadi sorotan.

Ajay Bisaria, mantan duta besar India untuk Pakistan, melihat sisi positifnya. Menurutnya, undang-undang ini akhirnya menghilangkan ganjalan hukum yang selama ini menghambat perusahaan AS dan Prancis beroperasi di India sejak 2010.

"Reformasi ini mengubah kerja sama nuklir India-AS dari sekadar wacana politik jadi realitas komersial," ujar Bisaria.

Ia menambahkan, rencana soal reaktor besar dan SMR kini punya peluang jadi proyek nyata, apalagi dengan membaiknya hubungan kedua negara yang diperkirakan makin kuat di 2026.

"Tapi, tetap ada pekerjaan rumah. Jadwal perizinan, persyaratan lokal, jaminan pasokan bahan bakar impor, sampai soal kapasitas regulasi semua ini masih harus dibenahi," paparnya.

Desas-desus Kepentingan AS

Di sisi lain, partai oposisi tak tinggal diam. Mereka menuding undang-undang ini digeber cepat-cepat untuk memenuhi kepentingan Amerika Serikat. Legislasi yang dijuluki 'SHANTI' itu dituding disesuaikan dengan tuntutan Washington.

Kebetulan yang menarik, reformasi India ini bertepatan dengan langkah Presiden AS Donald Trump yang menandatangani National Defense Authorization Act (NDAA) pada 18 Desember 2025.

NDAA itu, antara lain, memuat ketentuan pembentukan mekanisme konsultasi bersama AS-India. Tujuannya? Menyelaraskan aturan tanggung jawab hukum nuklir domestik India dengan standar yang berlaku secara internasional.

Menjaga Keseimbangan yang Rawan

Jairam Ramesh, tokoh senior partai Kongres, bersikukuh. Menurutnya, perubahan kerangka hukum ini dipaksakan lewat parlemen cuma buat menuruti kemauan AS.

Pemerintah tentu saja membantah. Klaim mereka, reformasi murni didorong kebutuhan energi nasional dan komitmen transisi hijau.

Sameer Patil dari Observer Research Foundation punya pandangan lebih moderat. Ia menilai perubahan ini memang reformasi struktural yang diperlukan untuk menarik investasi.

"Tapi, tantangannya nyata. Pasokan bahan bakar nuklir dalam negeri kita terbatas. Ini bikin sektor ini dan India secara keseluruhan rentan sama gejolak geopolitik," jelas Patil.

"Soal keselamatan? Jujur, ini seperti kompromi. Antara memberi insentif bagi swasta dan menerapkan perlindungan yang wajar," lanjutnya.

Patil mengakui, ketentuan dalam UU saat ini mungkin belum ideal jika dibandingkan potensi dampak sebuah bencana. Tapi, setidaknya aturan itu dianggap cukup untuk membuat perusahaan swasta tetap berminat.

Swasta: Solusi atau Masalah Baru?

Keraguan juga datang dari dalam. Seorang pejabat pemerintah yang memahami sektor nuklir, berbicara secara anonim, meragukan ketahanan swasta.

"Industri nuklir kita sendiri sering gagal capai target. Lihat saja rekam jejak swasta yang mundur dari proyek berisiko tinggi seperti gas dan hidro. Itu mempertanyakan komitmen mereka di sektor nuklir, apalagi dengan perlindungan hukum yang sekarang melemah," tutur pejabat itu.

Anil Wadhwa, mantan diplomat yang berpengalaman dalam isu nuklir, menyoroti tantangan implementasi. "Masalah pasokan uranium domestik yang kualitasnya rendah, butuh tenaga kerja terampil, kapasitas manufaktur komponen yang belum memadai itu semua masih jadi ganjalan," kata Wadhwa.

Inti Persoalan: Tanggung Jawab dan Pasokan

Wadhwa melanjutkan, perdebatan masih panas soal beberapa isu kunci. "Apa batas tanggung jawab 15 miliar rupee India itu cukup untuk kecelakaan besar? Apa badan pengawas kita benar-benar independen? Bagaimana menyeimbangkan insentif dan keselamatan?" tanyanya.

Sebagai perbandingan, bencana Fukushima di Jepang menelan biaya pembersihan lebih dari 200 miliar dolar AS. Itu lebih dari 1.200 kali lipat batas yang diusung India. Chernobyl? Dampak ekonominya bahkan diperkirakan melampaui 700 miliar dolar.

Namun, Wadhwa melihat kemajuan. UU tahun 2010 sebelumnya mengizinkan operator menggugat pemasok, yang berbeda dari praktik global. "Undang-undang baru ini mereformasi ketentuan itu, mendekatkannya pada standar internasional," ujarnya.

"Kepemilikan asing memang dibatasi maksimal 49%, dengan berbagai persyaratan operasional. Tapi, yang penting, jalur partisipasi yang sebelumnya tertutup sekarang terbuka. Itu kemajuan signifikan dibanding rezim lama yang sangat ketat."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Muhammad Hanafi