Upaya mendekatkan diri pada warga terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Jember. Mereka punya cara unik, yakni lewat program 'Gus'e Menyapa' yang langsung turun ke desa-desa. Intinya, tak ada lagi sekat antara program pemerintah dan rakyat yang merasakannya.
Baru-baru ini, Bupati Jember Gus Fawait kembali blusukan, kali ini ke Kecamatan Umbulsari. Kegiatannya padat sekali. Diawali dengan jalan sehat riang gembira di Lapangan Desa Paleran, pertemuan dengan para tokoh tani di Balai Desa Tanjungsari, lalu apel shalawat kebangsaan di Gunungsari. Tak ketinggalan, pertemuan dengan kader posyandu dan ditutup dengan Sholawat Kampoeng di Balai Desa Paleran. Ribuan warga terlibat dalam serangkaian acara ini.
Menurut Gus Fawait, pemerataan informasi dan pelayanan publik adalah kunci. Baik di kota maupun di pelosok desa, semua harus merasakan manfaatnya. Program pemerintah bukan cuma untuk segelintir orang.
"Kami ingin menjalin kedekatan antara pemimpin dan rakyat. Melalui forum ini, kami melakukan penjaringan aspirasi untuk mendengar langsung keluhan dan masalah yang dihadapi masyarakat di bawah,"
ujarnya dalam sebuah keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025).
Nah, soal sosialisasi, dilakukan lewat banyak cara. Dari media sosial, portal berita, sampai spanduk-spanduk di jalan. Tapi yang paling efektif ya turun sendiri ke lapangan, bertatap muka langsung dengan masyarakat.
Di sisi lain, ada satu masalah klasik yang mencuat dalam pertemuan itu: urusan KTP. Ternyata, dari 2019 sampai 2025 ini, ada sekitar 66 ribu warga Jember yang belum punya fisik KTP. Penyebabnya? Keterbatasan blangko dari pusat.
Menanggapi keluhan ini, Pemkab sudah menyiapkan langkah. Mereka berupaya menyediakan 66 ribu blangko KTP itu hingga akhir Desember nanti. Kabar baiknya, warga tak perlu lagi repot-repot ke kota.
Pemerintah sudah menempatkan alat cetak KTP di setiap kantor kecamatan. Harapannya jelas, pelayanan jadi lebih cepat dan adil untuk semua.
Artikel Terkait
Ledakan di Tambang Batu Bara Ilegal India Tewaskan 18 Orang
Kejaksaan Paris Dakwa Empat Orang Terkait Dugaan Spionase untuk China
Komnas HAM Terancam Deadlock, DPR Didorong Segera Isi Kursi Kosong
Komnas HAM Beroperasi dengan Satu Kursi Kosong, Kinerja dan Legitimasi Terancam