Pungli Wisata Jadi Sorotan, Kemenpar Gandeng Polri dan Pemda

Di tengah persiapan menyambut libur Natal dan Tahun Baru, isu pungutan liar atau pungli di kawasan wisata kembali mencuat. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa secara khusus menyoroti persoalan ini. Menurutnya, pemerintah sudah mulai bergerak.

“Kemarin kami sudah lakukan rakor di Polri,” ujar Puspa saat ditemui di Bogor, Sabtu (20/12/2025).

Dia melanjutkan, “Salah satu poin yang kami garis bawahi adalah terkait pungli di daya tarik wisata. Ini jadi perhatian serius.”

Di sisi lain, Puspa menekankan peran kunci pemerintah daerah. Menurutnya, Pemda lah yang sebenarnya memegang kendali utama di lapangan. Karena itu, koordinasi dan pengawasan harus lebih diperketat.

“Teman-teman perlu ketahui, leading sector untuk daya tarik wisata di daerah adalah teman-teman di Pemda,” jelasnya.

“Jadi kami minta dan berkoordinasi terus dengan Pemda, kemudian dengan polisi. Tujuannya satu: memastikan pengawasan berjalan lebih ketat lagi untuk urusan pungli ini,” tambah Puspa.

Soal penindakan, wewenangnya memang ada di kepolisian dan Pemda. Hal ini pun sudah masuk dalam sorotan utama menjelang puncak liburan. Bahkan, dalam surat edaran Menteri yang telah dikeluarkan, masalah pungli sudah menjadi poin khusus. Tak hanya itu, dalam rapat koordinasi dengan Polri pun, permintaan untuk meningkatkan pengawasan secara spesifik telah disampaikan.

Pihak Kemenpar sendiri sudah punya analisa mengenai puncak arus wisata. Meski begitu, situasi di lapangan tetap akan dipantau terus menerus.

“Perkiraannya tanggal 24 Desember puncaknya. Dari 24 Desember sampai dengan 2 Januari. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa,” pungkas Wakil Menteri Puspa.