Curhat Mantan Juru Bicara: Saat Kata-Kata Bisa Menggagalkan Kebijakan

Hari itu, Jumat petang di penghujung 2025, suasana Taman Menteng terasa lengang. Di bawah kerimbunan pohon beringin, angin sesekali membawa asap dan aroma sate kambing yang dibakar pedagang. Di tengah suasana santai itu, seorang kawan mantan staf khusus sebuah kementerian mulai bercerita. Atau dalam bahasa gaulnya, curhat.

Dulu, posisinya cukup strategis. Dia membantu seorang menteri di bidang komunikasi publik, sekaligus bertindak sebagai juru bicara. Wajah kementerian, baik atau buruk, banyak bergantung pada caranya menyampaikan cerita. Tanggung jawabnya berat: menyebarluaskan setiap kebijakan dan capaian agar sampai ke publik.

“Harus siap 24 jam,” katanya sambil tertawa getir. Ponselnya hampir tak pernah benar-benar hening. Panggilan dari menteri bisa datang kapan saja. Belum lagi rentetan chat dari para wartawan yang mengejar konfirmasi, tak peduli itu dini hari atau tengah malam buta.

Selain jadi sasaran telepon, dia juga harus siaga menjawab segala pertanyaan media. Sesulit apapun. Makanya, mengikuti isu terkini dan tren yang lagi viral di masyarakat bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau tidak, bisa-bisa dia kebingungan sendiri.

Namun begitu, tantangan terbesarnya justru datang dari dalam. Meneruskan kebijakan pemerintah ke masyarakat itu gampang-gampang susah. Bukan sekadar meneruskan, tapi harus memastikan pesannya sampai dan dipahami dengan benar. Di sinilah juru bicara dan tim humas dituntut jeli.

Mereka harus pintar memilih strategi dan bahasa. Soalnya, tak jarang kebijakan yang sebenarnya bagus justru gagal diterima karena cara menyampaikannya yang kaku. Bahasa yang digunakan kurang pas, akhirnya publik malah salah paham.

“Pernah suatu kali,” kenangnya, suara agak rendah, “Publik malah membenci sebuah kebijakan baru yang kami sosialisasikan. Penyebabnya sepele: salah pilih kata dalam satu kalimat saja. Tapi dampaknya luar biasa.”

Ceritanya terpotong sejenak saat pesanan sate dan sop kambing kami tiba. Diiringi denting musik keroncang dari speaker tukang sate, kami menyantap hidangan. Lalu, dia balik bertanya, “Menurutmu gimana?”

Menerjemahkan Bahasa Kaku untuk Telinga Awam

Hampir semua orang di posisi humas atau public relation pernah mengalami dilema ini. Kebijakan resmi entah itu Perpres, Permen, atau Surat Edaran biasanya dirumuskan dengan bahasa yang sangat akademis. Ciri-cirinya jelas: formal, terstruktur, penuh istilah teknis, dan kalimatnya berlapis-lapis.

Tugas juru bicara adalah menerjemahkan dokumen kaku itu menjadi sesuatu yang mudah dicerna. Medium utamanya seringkali media massa, yang memakai bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu ringkas, padat, pakai kalimat aktif, dan langsung ke inti persoalan.

Nah, terkait hal ini, saya jadi teringat pengalaman sendiri dulu. Waktu mengelola kanal detikEdu di detikcom, ada sebuah lembaga pemerintah yang ingin jurnal penelitiannya dibaca khalayak luas, bukan cuma kalangan kampus.

Akhirnya, jurnal-jurnal terpilih kami ringkas dan kurasi bersama tim humas lembaganya. Tujuannya sederhana: agar artikel yang terbit nanti tetap setia pada substansi aslinya, tapi disajikan dengan gaya yang lebih renyah. Pendekatan serupa sebenarnya bisa dipakai untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, zaman sekarang sosialisasi tidak bisa mengandalkan media mainstream saja. Media sosial seperti Twitter, Instagram, hingga TikTok punya bahasanya sendiri. Bahasanya santai, penuh slang, emoji, dan campuran bahasa. Lebih emosional dan personal. Di sini, narasi panjang justru jadi bumerang. Visual seperti meme atau video pendek lebih disukai.

Kunci Utamanya: Satu Pemahaman Dulu Sebelum Menulis

Dulu, ada seorang menteri keuangan di era Presiden SBY yang punya kebiasaan unik. Sebelum mengumumkan kebijakan penting, dia mengundang dan mengumpulkan para jurnalis terlebih dulu. Kala itu media sosial belum sebooming sekarang, jadi yang diundang ya awak media konvensional.

Di pertemuan itu, sang menteri dan stafnya menjelaskan secara gamblang pilihan-pilihan kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintah, lengkap dengan dampaknya. Misalnya, soal wacana pencabutan subsidi BBM. Mereka jabarkan dari A sampai Z: definisi subsidi, sektor yang berhak menerima, hingga konsekuensi jika subsidi dicabut.

Harapannya, ketika kebijakan resmi diumumkan, para jurnalis sudah punya pemahaman yang utuh. Alhasil, tulisan mereka bisa lebih jernih, akurat, dan yang paling penting mudah dipahami masyarakat biasa.

Strategi ‘membumikan’ bahasa kebijakan seperti ini tetap relevan, meski sekarang zamannya sudah berubah. Di era digital, yang perlu diajak bicara bukan cuma jurnalis, tapi juga para pegiat dan influencer media sosial. Prinsipnya sama: satukan visi dan pemahaman dulu, baru sebarkan.

Erwin Dariyanto. Jurnalis, pemerhati masalah komunikasi dan kebijakan publik alumni Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia.