Menteri Agus Soroti Antrean Paspor dan Pungli di Rapat Evaluasi Kemenkumham

Di sebuah hotel di Jakarta Selatan, Selasa (16/12) lalu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membuka rapat evaluasi kinerja. Suasana ruang rapat terbilang tegas. Agus tak segan menyebut bahwa sepanjang 2025 ini, kinerja kementeriannya masih meninggalkan sejumlah catatan yang perlu perbaikan serius.

“Kinerja selama satu tahun kementerian ini bukan tanpa catatan,” ujarnya.

“Masih ada beberapa hal yang harus kita evaluasi dan perbaiki, baik di bidang dukungan manajemen dan teknis keimigrasian, maupun pemasyarakatan,” tambah Agus dalam sambutannya.

Dia kemudian merinci setidaknya tujuh poin evaluasi. Salah satu yang paling menonjol adalah soal layanan paspor. Menurut Agus, masalah utamanya terletak pada ketimpangan antara kuota yang tersedia dan tingginya permintaan dari masyarakat. Hal ini, tak ayal, memperlambat proses pelayanan.

“Permasalahan ini terjadi dikarenakan kapasitas layanan yang dimiliki belum sebanding dengan tingginya permintaan layanan paspor,” jelasnya.

Di sisi lain, Agus melihat ada pergeseran tren yang menarik. Dulu, pembuatan paspor banyak didorong kebutuhan untuk pergi ke tanah suci. Kini, justru didominasi oleh rencana liburan ke luar negeri dan meningkatnya jumlah pekerja migran.

“Saat ini adanya fenomena tingginya permintaan kebutuhan pekerja migran Indonesia di luar negeri, dan berbagai kemudahan kebijakan pariwisata yang ditetapkan oleh negara-negara lain untuk menarik wisatawan dari Indonesia untuk berlibur ke sana,” ungkapnya.

Namun begitu, catatan lain yang tak kalah penting adalah soal pungutan liar atau pungli yang masih dilakukan oleh segelintir petugas. Agus menekankan, para pimpinan di semua tingkatan harus lebih ketat melakukan pengawasan melekat.

“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan, terutama kepada pimpinan, untuk meningkatkan pengawasan melekat dan tidak ragu menindak tegas siapapun yang bermain,” tegas Agus.