Tito Karnavian Siagakan Daerah Hadapi Arus Libur dan Cuaca Ekstrem Nataru

Menjelang puncak perayaan Natal dan Tahun Baru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian punya sederet pesan penting untuk pemerintah daerah. Intinya, siaga. Tidak hanya untuk mengawal arus mudik dan liburan warga, tapi juga untuk mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem yang kerap datang bersamaan.

“Baik lalu lintas udara, darat, laut, dijamin, yakinkan betul cek bahwa aman,” tegas Tito dalam sebuah pernyataan tertulis, Kamis lalu.

Ia tak main-main soal ini. Koordinasi dengan Forkopimda dan semua pihak terkait harus diperkuat. Tujuannya jelas: mengantisipasi lonjakan mobilitas yang bakal membanjir.

Namun begitu, ada hal lain yang tak kalah krusial. Tito secara khusus menyoroti perilaku penyedia jasa transportasi. Momentum Nataru, katanya, jangan sampai jadi ajang mencari untung berlebihan dengan menaikkan harga tiket seenaknya.

“Jangan pakai harga acuan pemerintah tertinggi. Itu namanya mau ngambil keuntungan tapi memberatkan rakyat,” tegasnya lagi.

Menurutnya, kenaikan semacam itu bisa memicu efek berantai pada komoditas lain. Untuk mencegahnya, pemerintah sudah menyiapkan skema pengendalian harga lewat koordinasi lintas sektor.

Di sisi lain, urusan logistik dan pangan juga harus jadi perhatian serius. Kebutuhan masyarakat pasti melonjak. Karena itu, Pemda diminta aktif berkoordinasi dengan Bulog, Bapanas, hingga pelaku usaha lokal. Stok harus aman, harga harus stabil.

Lalu ada ancaman alam yang tak bisa diabaikan. Cuaca akhir-akhir ini memang tidak menentu. Untuk itu, Tito menekankan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang atau banjir rob akibat curah hujan tinggi. Semua sumber daya, personel, hingga sistem peringatan dini harus dipastikan berjalan optimal.

Yang menarik, Tito juga mengeluarkan instruksi spesifik untuk para kepala daerah. Selama periode rawan, yakni dari 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, mereka diminta untuk tetap berada di wilayahnya masing-masing. Perjalanan ke luar negeri sebaiknya ditunda, kecuali untuk penugasan dari Presiden atau alasan kesehatan yang mendesak.

Alasannya sederhana tapi masuk akal. Kehadiran pemimpin di daerah dinilai kunci untuk memastikan respons yang cepat dan tepat jika terjadi sesuatu. Apalagi di saat aktivitas masyarakat sedang tinggi-tingginya. Mereka harus siap di garda terdepan.