Kasus WO Ayu Puspita: Penipuan, 200 Korban, dan Desakan Ganti Rugi

Kasus dugaan penipuan wedding organizer yang melibatkan Ayu Puspita kini memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan pemilik WO itu sebagai tersangka, bersama empat orang lainnya. Jadi total ada lima orang yang kini berstatus tersangka.

Mereka dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP terkait penggelapan dan penipuan. Ancaman hukumannya? Bisa mencapai empat tahun penjara. Namun begitu, untuk saat ini kelimanya belum ditahan oleh pihak kepolisian.

Di sisi lain, proses hukum ini memicu desakan lain yang tak kalah penting. Banyak pihak menilai, hukuman pidana saja tidak cukup. Para korban harus mendapatkan pemulihan hak mereka.

“Kami mendorong penyidik dan penuntut umum untuk menggunakan Pasal 63 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada konsumen,”

Demikian penjelasan Fitrah Bukhari, Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), kepada wartawan Rabu lalu.

Menurut Fitrah, korban dalam kasus ini bisa mencapai 200 orang. Kerugiannya masif, katanya. Makanya, sanksi tambahan berupa ganti rugi itu dianggap suatu keharusan.

Lebih jauh, Fitrah melihat kasus ini bukanlah insiden tunggal. Ini cuma puncak gunung es. Industri wedding organizer di Indonesia, menurutnya, masih berjalan tanpa tata kelola yang jelas.

Standar layanan minim. Perjanjian seringkali tak melindungi konsumen. Pengawasan? Bisa dibilang hampir tidak ada. Alhasil, keluhan serupa terus berulang.

“Di lapangan, kami banyak mendengar keluhan oknum pelaku usaha WO yang gagal menepati janji dengan vendor seperti dekorasi, katering, hingga MUA. Industri ini membutuhkan standardisasi nasional, termasuk mekanisme pembayaran aman, sertifikasi usaha, dan pengawasan lebih ketat,”

Jelasnya.

Jadi, selain soal penegakan hukum, ada pekerjaan rumah yang lebih besar: membenahi industri ini dari akarnya. Agar calon pengantin tak lagi jadi korban berikutnya.