Data BMKG Lengkap, Tapi Siapa yang Benar-Benar Mendengarkan?

Peringatan Dini Bencana: Data Harus Bisa Dipahami Semua Pihak

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat punya pesan penting: data cuaca dan peta risiko bencana harus bisa dicerna oleh siapa saja. Tanpa pemahaman yang merata, sistem peringatan dini yang baik mustahil terwujud. Tujuannya jelas, menekan risiko saat cuaca ekstrem melanda.

“Bencana memang tak bisa kita hindari sepenuhnya,” ujar Rerie, sapaan akrabnya, Rabu (10/12/2025).

“Tapi risikonya bisa ditekan. Caranya ya dengan membangun sistem peringatan dini yang tepat. Dengan begitu, lebih banyak nyawa bisa diselamatkan dari dampak cuaca ekstrem di tanah air.”

Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka diskusi daring Forum Denpasar 12, yang mengangkat ancaman fenomena hidrometeorologi jelang libur Natal dan Tahun Baru.

Menurut Rerie, pemahaman terhadap data dan peta risiko adalah kunci. Para pemangku kepentingan di daerah diharapkan bisa mengambil langkah antisipatif yang pas. Sistemnya sendiri, tegasnya, harus mudah dimengerti baik oleh masyarakat awam maupun para pengambil keputusan. Barulah mitigasi bisa berjalan efektif.

Di sisi lain, kolaborasi antar pihak harus terus digenjot. Apalagi, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, akhir tahun kerap diwarnai cuaca ekstrem yang mengancam berbagai aktivitas.

“Saya harap kewaspadaan ditingkatkan, terutama di sektor transportasi, kawasan wisata, dan wilayah padat penduduk,” kata anggota Komisi X DPR RI itu.

Narasumber dari BMKG, Deputi Klimatologi Ardhasena Sopaheluwakan, membeberkan pola potensi bencana hidrometeorologi yang berubah tiap tahun. Menurutnya, awal tahun Desember, Januari, Februari biasanya diwarnai hujan deras pemicu banjir, longsor, dan gelombang tinggi.

Memasuki Maret, April, dan Mei, ancamannya bergeser ke puting beliung, petir, bahkan hujan es. Lalu di pertengahan tahun, Juni hingga Agustus, suhu bumi cenderung naik dan berpotensi memicu karhutla serta gelombang tinggi di laut.

“Sedangkan pada September, Oktober, November, puting beliung dan hujan lebat bisa kembali terjadi,” jelas Ardhasena.

Ia juga memprediksi periode Januari-Juni 2026 akan diwarnai curah hujan tinggi di kawasan selatan khatulistiwa. Kondisi ini, menurutnya, perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang serius dan tepat.

Dari sisi lingkungan, Manager WALHI Melva Harahap menyoroti soal bencana ekologis. Ia mengakui BMKG sudah menyediakan data cuaca sebagai bagian dari mekanisme peringatan dini.

“Pertanyaannya,” ujar Melva, “apakah informasi itu dapat perhatian serius dari masyarakat luas?”

Bagi Melva, yang penting adalah memastikan masyarakat punya kapasitas memanfaatkan data itu. Selain itu, para pemangku kebijakan harus menjamin daya dukung lingkungan di tiap daerah mampu menghadapi gempuran cuaca ekstrem. Kalau tidak, bencana akibat perubahan iklim dan kegagalan pengelolaan alam akan terus berulang.

“Kita harus segera mewujudkan perbaikan lingkungan, mitigasi, dan sistem peringatan dini yang dipahami masyarakat,” tekan Melva. Ia juga menyinggung perlunya memanfaatkan kearifan lokal untuk melibatkan warga.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Mori Hanafi mengingatkan skala masalahnya. Di liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 nanti, diperkirakan 119 juta orang akan melakukan perjalanan.

Jadi, prediksi BMKG soal fenomena hidrometeorologi bukan cuma soal cuaca. Ini soal keselamatan ratusan juta warga yang sedang mudik atau berlibur.

“Sangat disayangkan, masyarakat kita belum sepenuhnya peduli pada data BMKG,” kata Mori.

Kritik pedas datang dari wartawan senior Usman Kansong. Menurutnya, kelengkapan data BMKG ternyata tak otomatis mencegah parahnya dampak bencana yang terjadi belakangan.

“Saya khawatir kita sudah menjadi bangsa yang antisains,” ucap Usman.

Data BMKG, lanjutnya, adalah produk sains. Sayangnya, baik masyarakat maupun pengambil kebijakan kerap abai.

“Kebijakan apa yang lahir dari data itu? Itu pertanyaan besarnya,” tandas Usman. Ia berharap semua pihak mau kembali memanfaatkan sains untuk mitigasi bencana yang lebih baik ke depannya.