Sertipikat Hanyut? Pemerintah Ganti Gratis untuk Korban Bencana Sumatera

Bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera tentu meninggalkan duka. Tapi di tengah situasi sulit itu, ada kabar baik dari pemerintah. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menegaskan bahwa negara akan hadir membantu korban, khususnya dalam urusan sertipikat tanah yang hilang atau rusak. Bantuan itu berupa layanan pemulihan data dan penerbitan ulang sertipikat dan yang penting, gratis sama sekali.

“Kami akan hadir mengganti sertipikat. Untuk mengurus kembali, tidak perlu biaya apa pun,” tegas Nusron dalam keterangannya, Rabu lalu.

“Ini adalah bagian dari pelayanan negara kepada masyarakat, apalagi dalam kondisi bencana.”

Menurutnya, warga tak perlu panik kalau dokumen tanah mereka hanyut atau rusak parah. Soalnya, data pertanahan sekarang sudah tersimpan rapi dalam sistem digital BPN yang punya backup berlapis. “Kalau ada sertipikat yang hanyut karena banjir, dijamin aman karena data kita kuat dan termonitor di server,” jelas Nusron. “Terutama untuk bidang tanah yang sudah bersertipikat.”

Di sisi lain, prosesnya kini jauh lebih mudah. Berkat peta kadastral digital yang akurat, identifikasi tanah bisa dilakukan cuma dengan mengirim titik lokasi dari ponsel. “Amannya kenapa? Karena kita punya peta kadastral digital yang kuat,” lanjutnya. “Tinggal kirim shareloc, kami cek di dashboard, datanya langsung muncul.”

Lalu bagaimana dengan warga yang belum punya sertipikat sama sekali? Kementerian ATR/BPN memastikan pemulihan hak atas tanah tetap akan diberikan. Caranya, penentuan batas bidang akan dilakukan lewat musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat, lalu diverifikasi menggunakan data digital bidang tanah di sekitarnya.

“Insyaallah tetap bisa terdeteksi dari tetangga-tetangganya,” tambah Nusron. “Dari data bidang yang ada, batasnya akan ketahuan.”

Kebijakan penggantian sertipikat gratis ini sebenarnya bukan hal baru. Ini sejalan dengan regulasi yang ada dan menjadi bentuk relaksasi layanan di daerah bencana, mirip dengan yang pernah dilakukan BPN dalam beberapa peristiwa besar sebelumnya. Intinya, ini adalah wujud nyata arahan Presiden agar negara hadir dengan cepat dan konkret saat rakyat terdampak.

Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga menyentuh soal kebijakan moratorium alih fungsi lahan sawah. Langkah ini, katanya, bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus iklim investasi nasional. Turut hadir dalam pertemuan itu, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.