Wamen PANRB Soroti Pentingnya Ekosistem Belajar untuk Cetak ASN Tangguh di Forum Masa Depan

Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, National Future Learning Forum 2025 dibuka dengan sebuah pesan penting. Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, yang hadir dalam forum itu, menyampaikan apresiasinya. Baginya, acara ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan momentum krusial untuk membangun ekosistem belajar bagi Aparatur Sipil Negara yang lebih maju dan kolaboratif.

Dunia berubah dengan cepat, dan birokrasi tak boleh ketinggalan. Purwadi menegaskan hal itu dalam sambutannya. Pola pembelajaran yang kaku dan terpisah-pisah sudah tak lagi relevan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kelincahan.

"Kita membutuhkan learning ekosistem yang kuat, terbuka, dan kolaboratif," ujarnya.

"Kita perlu mempertemukan pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan para praktisi pembelajaran agar saling melengkapi dan menguatkan."

Pernyataan itu disampaikannya secara tertulis, Rabu (3/12/2025), saat forum berlangsung.

Lalu, bagaimana ekosistem itu dibentuk? Purwadi membeberkan peran kunci masing-masing lembaga. Lembaga Administrasi Negara (LAN) akan bertindak sebagai pusat keunggulan untuk menyusun standar dan metodologi. Sementara itu, Kementerian PANRB akan menjadi penjaga kebijakan, memastikan pengembangan kompetensi ASN sejalan dengan agenda besar reformasi birokrasi.

Di sisi lain, ia juga menyoroti sebuah pencapaian. Posisi Indonesia dalam Blavatnik Index of Public Administration ternyata cukup membanggakan, dengan skor sekitar 0,61 dan menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN. Ini menunjukkan fondasi tata kelola kita yang kuat.

Tapi, kata Purwadi, jangan cepat berpuas diri.

"Capaian ini harus diikuti peningkatan profesionalisme, etos kerja, dan budaya layanan yang konsisten," tegasnya.

Menurutnya, arah reformasi birokrasi ke depan harus jelas: birokrasi harus responsif dan memudahkan, bukan mempersulit masyarakat. Implementasi kebijakan harus cepat tepat, anggaran dipusatkan pada program prioritas. Pengawasan pun harus diperketat untuk mencegah kebocoran, sementara teknologi dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan dan layanan dasar. Koordinasi antarlembaga juga kunci, terutama untuk program strategis seperti pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Pada intinya, semua bermuara pada kualitas SDM. Peningkatan kompetensi ASN adalah fondasi utama untuk transformasi pemerintahan dan pelayanan publik yang relevan di masa depan.

"ASN harus memiliki literasi digital yang kuat, kemampuan kolaborasi lintas sektor, komunikasi yang baik, empati, dan cara pandang global," jelas Purwadi.

Kesenjangan kompetensi, lanjutnya, harus diatasi. Caranya dengan pembelajaran yang terarah, inklusif, dan merata. Amanat UU ASN sudah jelas: pengembangan kompetensi harus berkelanjutan melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi. Pendekatan model 70:20:10 belajar dari pengalaman, interaksi, dan pelatihan formal disebutnya sebagai cara untuk memastikan kompetensi ASN tetap relevan dan kontekstual.

Roadmap pengembangan kompetensi ASN, dari periode 2019-2024 hingga 2031-2045, memang dirancang untuk membentuk aparatur yang berintegritas, adaptif, dan kompetitif. Tujuannya satu: Indonesia Emas 2045.

Purwadi kembali menekankan soal sinergi. Semua pihak harus bergerak bersama.

"Kualitas birokrasi ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Setiap ASN harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang," ujarnya.

Sebagai penutup, ia menyampaikan apresiasi kepada LAN atas penyelenggaraan forum. Harapannya, diskusi dan gagasan yang lahir dari pertemuan ini bisa menjadi langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kemajuan birokrasi Indonesia ke level yang lebih baik.