Indonesia Terjebak Paradoks Energi: Kaya Sumber Daya, Tapi Boros Devisa untuk Impor

Indonesia ternyata menghadapi sebuah teka-teki yang cukup pelik di sektor energi. Di satu sisi, negeri ini dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa, baik fosil maupun terbarukan. Tapi di sisi lain, kita masih saja bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang oleh Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI, disebut sebagai 'energi paradoks'.

"Kita mulainya dari rumah kita, dari home ground kita, yaitu Indonesia. Permasalahan terbesar di sektor energi kita hari ini adalah energi paradoks yang kita miliki,"

Ujarnya dalam sebuah keterangan tertulis yang diterbitkan pada Minggu (30/11/2025). Pernyataan itu disampaikan usai ia menjadi narasumber dalam Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025, yang digelar di Diplomacy Clinic Room, The Kasablanka, Jakarta, sehari sebelumnya.

Memang, kalau dilihat dari cadangannya, Indonesia sebenarnya sangat kaya. Bayangkan saja, produksi batu bara nasional disebut mampu bertahan hingga dua abad ke depan. Belum lagi minyak dan gas yang jumlahnya juga tak kalah besar.

Namun begitu, kekayaan itu seperti tak berarti. Faktanya, kita masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak mentah setiap harinya. Dengan harga minyak dunia yang berkisar di angka 70 dolar AS per barel, anggaran yang keluar untuk impor BBM ini mencapai 70 juta dolar... per hari! Sungguh angka yang fantastis dan tentu saja membebani devisa negara.

Selain minyak mentah, masih ada lagi deretan impor energi lain seperti LPG, minyak tanah, hingga solar. Menurut Eddy, kondisi inilah yang menjadi salah satu masalah paling serius yang harus diatasi bangsa ini.

Lalu, apa solusinya?

Eddy menegaskan bahwa jalan keluar dari paradoks ini adalah dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan. Langkah ini bukan cuma bisa mengurangi ketergantungan pada impor, tapi juga sekaligus menghasilkan energi yang lebih bersih.

"Dengan mengoptimalkan energi terbarukan, kita bisa mengurangi impor, menghemat devisa, dan menghasilkan energi yang bersih dan hijau,"

katanya.

Ia juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo yang kerap menegaskan pentingnya akselerasi pengembangan energi terbarukan. Komitmen itu kemudian diwujudkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Meski demikian, transisi energi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangannya nyata. Misalnya, capacity factor pembangkit tenaga surya yang masih rendah, hanya sekitar 25-30 persen. Soalnya, PLTS tidak bisa beroperasi saat malam atau ketika matahari tertutup awan. Di sisi lain, penggunaan baterai skala besar untuk menyimpan energi surya juga masih terbilang mahal.

Terlepas dari semua tantangan itu, percepatan transisi energi tetaplah mendesak. Apalagi, emisi karbon dari pembangkit batu bara dan diesel masih menyumbang sekitar 60 persen dari kapasitas pembangkitan nasional. Ini jelas jadi pekerjaan rumah yang besar.

Acara CIFP 2025 itu sendiri juga dihadiri sejumlah tokoh lain. Tampak hadir antara lain Anindya Novyan Bakrie dari Kadin, Mada Ayu Habsari dari Asosiasi Energi Surya Indonesia, serta sejumlah pakar lainnya seperti Yusra Khan, Adhityani Putri, dan Andhyta Firselly Utami.