Pasukan Militer Ukraina Dipangkas, Pemilu Baru Digelar
Ini mungkin salah satu poin paling sensitif: Ukraina harus memangkas jumlah pasukan militernya hingga kurang dari separuh. Angkanya turun drastis, hanya menjadi 600.000 personel. Sebagai gantinya, mereka dijanjikan "jaminan keamanan yang bisa diandalkan", dengan jet tempur Eropa berjaga di Polandia.
Tak berhenti di situ, Kyiv juga diwajibkan menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari. Cukup mepet, tentunya.
Kembalinya Rusia ke G8 diatur dengan jelas dalam rencana ini. Moskow akan "diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global." Tapi ada pengaitnya: sanksi bisa kembali diterapkan jika Rusia kedapatan menginvasi Ukraina untuk kedua kalinya.
Secara keseluruhan, proposal ini jelas membutuhkan konsesi besar dari Ukraina yang sebelumnya bersikukuh tidak akan menyerahkan satu jengkal pun wilayahnya. Di lain pihak, banyak tuntutan maksimalis Rusia pasca-invasi 2022 justru terpenuhi. Seorang pejabat Ukraina bahkan dengan sinis menuduh bahwa proposal ini sebenarnya diusulkan oleh Rusia kepada AS.
Gedung Putih membantah keras laporan yang menyatakan Washington menyusun proposal ini sendirian dengan Moskow. Mereka menegaskan, kedua belah pihak dilibatkan dalam proses penyusunan selama sebulan terakhir.
Yang menarik, Donald Trump sendiri akan memimpin "dewan perdamaian" yang bertugas mengawasi gencatan senjata. Mirip dengan model yang diterapkan di Gaza. Sebuah peran yang pasti akan banyak disorot.
Artikel Terkait
Pergantian Kapolres Serang: Pesan Rukun dari Condro, Janji Kolaborasi dari Andi
Khofifah Terima Satyalancana, Jatim Kembali Jadi Raja Beras Nasional
Muhammadiyah Tegaskan Laporan ke Pandji Bukan Sikap Resmi Organisasi
PDIP Gelar Rakernas dan HUT ke-53, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang