Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Terungkap, Kyiv Harus Bayar Harga Mahal

Draf rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang didorong Amerika Serikat, dan didukung penuh oleh Presiden Donald Trump, mulai menampakkan wujudnya. Isinya? Bisa dibilang, Ukraina harus merelakan banyak hal. Konflik yang berkecamuk sejak 2022 ini rupanya akan diakhiri dengan pengorbanan teritorial dan militer yang tidak main-main dari pihak Kyiv.

Dirangkum dari berbagai sumber pada Jumat (21/11/2025), draf setebal 28 halaman itu memuat poin-poin yang bagi banyak pengamat terasa berat. Intinya, Ukraina harus menyerahkan sebagian besar wilayahnya di timur kepada Rusia. Tak cuma itu, jumlah tentara mereka juga akan dipangkas secara signifikan.

Di sisi lain, Ukraina juga diharuskan berkomitmen untuk tidak akan pernah bergabung dengan aliansi NATO. Impian mereka untuk didatangi pasukan penjaga perdamaian dari Barat pun pupus. Meski begitu, sebagai semacam pengganti, pesawat tempur Eropa rencananya akan ditempatkan di Polandia negara tetangga untuk memberikan perlindungan.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, draf tersebut sebenarnya juga memuat jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv. Jaminan ini konon dimodelkan mirip dengan aturan di NATO, yang akan mewajibkan AS dan sekutu Eropa untuk bertindak jika Ukraina diserang lagi.

Sementara Ukraina harus menelan pil pahit, Rusia justru mendapatkan banyak kemudahan. Menurut rencana ini, Moskow akan diterima kembali dengan hangat ke dalam kelompok G8. Belum lagi keringanan sanksi yang akan mereka dapatkan. Meski begitu, para pejabat AS buru-buru menegaskan bahwa dokumen ini masih bersifat "kerja", artinya belum final.

Berdasarkan draf yang berhasil diperoleh, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Dua wilayah ini, bersama dengan Krimea yang sudah dicaplok Rusia sejak 2014, "akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat." Sedangkan untuk Kherson dan Zaporizhzhia, yang dianeksasi secara sepihak, statusnya akan "dibekukan di sepanjang garis kontak" yang ada sekarang.

Pasukan Militer Ukraina Dipangkas, Pemilu Baru Digelar

Ini mungkin salah satu poin paling sensitif: Ukraina harus memangkas jumlah pasukan militernya hingga kurang dari separuh. Angkanya turun drastis, hanya menjadi 600.000 personel. Sebagai gantinya, mereka dijanjikan "jaminan keamanan yang bisa diandalkan", dengan jet tempur Eropa berjaga di Polandia.

Tak berhenti di situ, Kyiv juga diwajibkan menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari. Cukup mepet, tentunya.

Kembalinya Rusia ke G8 diatur dengan jelas dalam rencana ini. Moskow akan "diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global." Tapi ada pengaitnya: sanksi bisa kembali diterapkan jika Rusia kedapatan menginvasi Ukraina untuk kedua kalinya.

Secara keseluruhan, proposal ini jelas membutuhkan konsesi besar dari Ukraina yang sebelumnya bersikukuh tidak akan menyerahkan satu jengkal pun wilayahnya. Di lain pihak, banyak tuntutan maksimalis Rusia pasca-invasi 2022 justru terpenuhi. Seorang pejabat Ukraina bahkan dengan sinis menuduh bahwa proposal ini sebenarnya diusulkan oleh Rusia kepada AS.

Gedung Putih membantah keras laporan yang menyatakan Washington menyusun proposal ini sendirian dengan Moskow. Mereka menegaskan, kedua belah pihak dilibatkan dalam proses penyusunan selama sebulan terakhir.

Yang menarik, Donald Trump sendiri akan memimpin "dewan perdamaian" yang bertugas mengawasi gencatan senjata. Mirip dengan model yang diterapkan di Gaza. Sebuah peran yang pasti akan banyak disorot.