Obligasi Daerah: Jalan Baru Kemerdekaan Fiskal Pasca Pemotongan Anggaran Pusat

Prasyarat Fundamental

Mekeng mengingatkan, seluruh daerah sebenarnya memiliki kapasitas menerbitkan obligasi mengingat kekayaan alam dan potensi ekonomi yang dimiliki. Namun, ia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola keuangan daerah sebagai prasyarat mutlak.

"Orang-orang yang mengelola keuangan harus betul-betul mengerti. Dengan pengawasan berbagai institusi termasuk OJK, penyimpangan terhadap APBD akan semakin sulit terjadi," tegasnya.

Roadmap Regulasi

DPR disebutkan memberikan perhatian serius terhadap wacana obligasi daerah dan membuka peluang pembentukan regulasi khusus. Proses legislasi akan dimulai dengan penyusunan naskah akademis yang ditargetkan selesai pada Maret 2026.

"Langkah awalnya adalah menyusun naskah akademis. Setelah itu dibawa ke DPR untuk menjadi inisiatif, lalu dibahas bersama pemerintah," papar Mekeng.

Ekspansi Dialog Nasional

Sarasehan Nasional di Manado menjadi kick-off serangkaian konsultasi publik yang akan berlanjut di Yogyakarta, Kalimantan Timur, NTT, Papua, dan Sumatera Utara. Forum ini dihadiri oleh pimpinan daerah, akademisi, regulator OJK, serta perwakilan organisasi masyarakat dan mahasiswa.

Laporan khusus ini disusun berdasarkan peliputan langsung kegiatan Sarasehan Nasional di Manado dengan narasumber utama Melchias Markus Mekeng.