Prostitusi di Taman Daan Mogot: Anggota DPRD DKI Kritik Lemahnya Pengawasan

Isu prostitusi di Taman Daan Mogot, Jakarta Barat, menjadi sorotan serius Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Ia menyatakan bahwa fenomena ini menandakan lemahnya sistem pengawasan ruang publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta aparat keamanan.

Kenneth menegaskan bahwa dugaan praktik prostitusi di taman kota merupakan tamparan keras bagi pemerintah dan petugas yang bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Ia menekankan bahwa taman seharusnya menjadi ruang aman bagi keluarga dan masyarakat beraktivitas, bukan tempat kegiatan ilegal.

Penegakan Hukum dan Ketertiban Umum Jadi Fokus

Hardiyanto Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, menjelaskan bahwa persoalan ini bukan tentang orientasi seksual tertentu, melainkan tentang penegakan hukum dan ketertiban umum. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan langkah penertiban yang menyeluruh, bukan sekadar razia sesaat yang bersifat simbolik.

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD DKI berencana memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan mengenai lemahnya pengawasan di ruang publik. Kenneth menolak alasan klasik seperti keterbatasan personel atau fasilitas, mengingat anggaran untuk pengelolaan ruang publik di Jakarta terbilang besar.

Pentingnya Pengawasan Preventif dan Penerangan yang Memadai

Kenneth menekankan pentingnya mengubah pola pengawasan dari reaktif menjadi preventif. Menurutnya, salah satu faktor yang memicu maraknya aktivitas ilegal di taman adalah kondisi area yang remang-remang dan minim penerangan.

Ia mendesak Pemprov DKI untuk segera melakukan audit penerangan di taman-taman kota, terutama di lokasi rawan, dan memastikan tidak ada lagi sudut gelap yang berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan melawan hukum.

Permintaan Warga dan Kondisi di Lapangan

Laporan dari warga setempat menyebutkan bahwa aktivitas prostitusi di Taman Daan Mogot kerap terjadi pada malam hari, mulai pukul 22.00 WIB. Kegiatan ini dilaporkan telah berlangsung cukup lama, namun belum ada tindakan penertiban yang efektif dari pihak berwajib.

Kenneth menegaskan bahwa ruang publik harus dikembalikan fungsinya sebagai tempat yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh warga Jakarta. Ia mendesak pemerintah untuk meningkatkan patroli rutin, pemasangan CCTV, dan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait.