Polemik ini semakin memanas seiring dengan adanya pertemuan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan, beredar spekulasi kuat bahwa pertemuan tersebut membahas permintaan bantuan untuk mengatasi isu ijazah. Namun, informasi dari dalam Istana menyebutkan bahwa permintaan campur tangan tersebut ditolak.
Sutoyo Abadi menyampaikan kekhawatirannya bahwa proses hukum saat ini telah berada di bawah kendali kekuasaan. Hal ini menimbulkan keraguan akan objektivitas proses pengadilan jika nantinya kasus ini benar-benar disidangkan. Dia memprediksi bahwa meski bukti-bukti kuat diajukan, keputusan yang akan dikeluarkan kemungkinan besar tetap menyatakan dokumen tersebut asli.
Dampak dari polemik yang berlarut-larut ini diprediksi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Sutoyo memperingatkan bahwa gejolak ketidakpuasan publik berpotensi lebih besar daripada peristiwa sebelumnya dan dapat mengganggu kelangsungan pemerintahan. Situasi ini diibaratkan sebagai peribahasa Jawa yang disampaikan di awal, dimana fokus pada masalah kecil justru dapat berujung pada konsekuensi politik yang luas dan tidak terduga.
Artikel Terkait
Misteri Hubungan Soeharto dan CIA: Dibalik Kekuasaan Orde Baru
KPK Periksa Mantan Direktur PHU Kemenag, Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Rugikan Negara Rp 1 Triliun
Sinergi Kodim 1201/Mempawah dan Media Perkuat Transparansi Program TNI
Gerindra Solo Tolak Budi Arie dan Projo, Ini Alasan Krusialnya