Beathor Suryadi: Kaum Kiri Harus Kembali Hadir untuk Lawan Kapitalisme dan Penjajahan Gaya Baru

Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali menyuarakan pandangan kritisnya mengenai tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kapitalisme global. Ia menyoroti melemahnya kekuatan politik nasional yang seharusnya menjadi penegak kedaulatan rakyat.

Menurut Beathor, semangat nasionalisme dan kebangsaan saat ini kehilangan jiwa perjuangannya. Hal ini terjadi karena peran serta kaum kiri dalam percaturan politik Indonesia dinilai telah absen.

"Saat berjuang kita bersama kaum kiri melawan penjajahan. Saat Orde Baru, kaum kiri tersingkir dan terbuang. Dan negara bangsa ini dikuasai oleh kaum kapitalis kolonialisme," ujar Beathor dalam pernyataannya.

Beathor menegaskan bahwa sejarah panjang Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kontribusi kaum kiri. Kelompok ini terdiri dari para pemikir, aktivis, dan pekerja yang menjadikan keadilan sosial serta kemandirian ekonomi sebagai napas perjuangan kemerdekaan.

Ia mengingatkan, nasionalisme sejati Indonesia tidak hanya dibangun di atas identitas kebangsaan, tetapi juga berlandaskan fondasi keadilan sosial yang kokoh. Gagasan ini dahulu diperjuangkan oleh tokoh-tokoh republik awal seperti Tan Malaka, Amir Sjarifoeddin, dan Sutan Sjahrir.

"Budaya bangsa ini mengharuskan kaum kiri ikut hadir melawan penjajahan. Karena tanpa kekuatan kiri, arah perjuangan bangsa ini akan pincang," tegasnya.

Beathor memaparkan bahwa pengaruh kapitalisme global telah merasuki berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Indonesia, dalam pandangannya, secara perlahan berubah menjadi "tanah jajahan" bentuk baru.

Dalam analisisnya yang mendalam, Beathor juga menyatakan bahwa kekuatan Islam politik dan nasionalis dinilai belum mampu menandingi dominasi kapitalisme global.

"Ternyata kekuatan Islam dan nasionalis tidak mampu melawan kapitalisme dan imperialisme," jelasnya.

Ia berpendapat bahwa partai-partai nasionalis maupun partai berbasis agama saat ini lebih fokus pada pragmatisme politik. Hal ini menyebabkan mereka melupakan perjuangan ideologis untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Perjuangan melawan ketimpangan ekonomi, utang luar negeri, dan ketergantungan pada industri impor memerlukan keberanian ideologis untuk menantang sistem kapitalisme global yang menindas.

Beathor menyerukan kebangkitan kesadaran kiri di Indonesia. Kebangkitan ini bukan dalam bentuk ideologi yang sempit, melainkan sebagai gerakan moral dan sosial yang membela rakyat miskin, petani, buruh, nelayan, serta kelompok masyarakat tertindas lainnya.

"Kaum kiri bukan berarti ateis atau anti-agama, tapi berpihak pada keadilan sosial. Nilai-nilai itu justru sejalan dengan ajaran agama dan Pancasila," paparnya.

Ia menekankan pentingnya rekonsiliasi ideologis nasional melalui dialog besar yang menyatukan kekuatan Islam, nasionalis, dan kiri progresif. Tujuannya adalah menghadapi ancaman bersama berupa kapitalisme dan penjajahan gaya baru.

"Kalau dulu kita melawan Belanda dan Jepang, sekarang kita melawan korporasi global dan elit politik yang menggadaikan kedaulatan bangsa," tandas Beathor.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap isu kedaulatan ekonomi. Masyarakat semakin kritis menyikapi kasus-kasus penguasaan sumber daya alam oleh asing serta melebarnya ketimpangan sosial.

"Negara ini tidak dijajah dengan senjata, tapi dengan utang, investasi, dan kebijakan ekonomi yang dikendalikan dari luar negeri. Kaum kiri harus kembali hadir, agar bangsa ini punya keberanian menolak bentuk penjajahan baru itu," pungkas Beathor.

Ia menegaskan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan adalah tugas seluruh anak bangsa, tanpa perlu takut dengan cap kiri atau kanan. "Yang penting adalah berpihak kepada rakyat, bukan kepada pemilik modal," tutupnya.