Tantangan Penegakan Hukum Era Prabowo: Mampukah Keadilan dan Kepastian Hukum Bersinergi?

Implementasi UU ITE yang Proporsional

Penegakan Undang-Undang ITE sering dinilai selektif, dimana aktivis dan wartawan lebih rentan dijerat dibandingkan penyebar disinformasi. Pemerintah perlu merumuskan pedoman penegakan UU ITE yang proporsional dan berbasis bukti, disertai edukasi publik mengenai batasan hukum digital.

Perlindungan Anak dan Akses Keadilan

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan 2.057 kasus pelanggaran hak anak yang ditangani. Penguatan melalui unit khusus perlindungan anak, percepatan proses hukum ramah anak, dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi solusi penting menjamin perlindungan hak anak.

Reformasi Sistem Hukum Holistik

Digitalisasi pengadilan, pembenahan birokrasi kejaksaan, dan penataan satgas anti-mafia tanah menunjukkan komitmen reformasi. Pendekatan holistik dengan keterlibatan publik konsisten diperlukan agar reformasi ini efektif.

Masa Depan Supremasi Hukum Indonesia

Penegakan hukum di era Prabowo menghadapi dilema klasik antara keadilan tanpa kepastian dan kepastian tanpa keadilan. Dengan transparansi keputusan, mekanisme HAM inklusif, implementasi UU ITE proporsional, dan perlindungan anak efektif, kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dapat ditingkatkan. Sebagaimana prinsip Radbruch, di atas hukum tertulis ada keadilan yang lebih tinggi - hukum harus menjadi alat perlindungan dan keadilan bagi rakyat.