Tantangan Penegakan Hukum Era Prabowo: Antara Keadilan dan Kepastian Hukum

Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan kompleks dalam penegakan hukum Indonesia. Dalam setahun kepemimpinannya, publik menaruh harapan besar pada penegakan hukum yang adil, tegas, dan konsisten. Artikel ini menganalisis langkah konkret yang dapat memperkuat supremasi hukum dan kepastian hukum bagi seluruh warga.

Landasan Filosofis Penegakan Hukum

Perdebatan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif menjadi isu sentral. Hans Kelsen menganut paham hukum harus ditaati apa adanya (law as it is), sementara Gustav Radbruch menekankan hukum yang bertentangan dengan keadilan moral kehilangan legitimasi. Ahli hukum Indonesia Satjipto Rahardjo memperkuat pandangan bahwa hukum harus hidup dan berpihak pada kemanusiaan.

Studi Kasus: Abolisi dan Transparansi Hukum

Pemberian abolisi Presiden Prabowo kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjadi contoh relevan. Meskipun sah secara konstitusional melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2025, keputusan ini menuai perbedaan pendapat mengenai keadilan substantif. Transparansi dan penjelasan terbuka mengenai pertimbangan keputusan menjadi kunci memperkuat kepercayaan publik.

Penegakan HAM dan Konflik Papua

Tewasnya 15 penambang emas di Yahukimo tahun 2025 mengingatkan pentingnya penyelesaian HAM di Papua. Mekanisme non-yudisial yang transparan meliputi mediasi, pengawasan independen, dan reparasi bagi korban dapat menghadirkan keadilan nyata sekaligus mencegah eskalasi konflik.

Implementasi UU ITE yang Proporsional

Penegakan Undang-Undang ITE sering dinilai selektif, dimana aktivis dan wartawan lebih rentan dijerat dibandingkan penyebar disinformasi. Pemerintah perlu merumuskan pedoman penegakan UU ITE yang proporsional dan berbasis bukti, disertai edukasi publik mengenai batasan hukum digital.

Perlindungan Anak dan Akses Keadilan

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan 2.057 kasus pelanggaran hak anak yang ditangani. Penguatan melalui unit khusus perlindungan anak, percepatan proses hukum ramah anak, dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi solusi penting menjamin perlindungan hak anak.

Reformasi Sistem Hukum Holistik

Digitalisasi pengadilan, pembenahan birokrasi kejaksaan, dan penataan satgas anti-mafia tanah menunjukkan komitmen reformasi. Pendekatan holistik dengan keterlibatan publik konsisten diperlukan agar reformasi ini efektif.

Masa Depan Supremasi Hukum Indonesia

Penegakan hukum di era Prabowo menghadapi dilema klasik antara keadilan tanpa kepastian dan kepastian tanpa keadilan. Dengan transparansi keputusan, mekanisme HAM inklusif, implementasi UU ITE proporsional, dan perlindungan anak efektif, kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dapat ditingkatkan. Sebagaimana prinsip Radbruch, di atas hukum tertulis ada keadilan yang lebih tinggi - hukum harus menjadi alat perlindungan dan keadilan bagi rakyat.