PDIP Jatim Minta Maaf Usai OTT KPK Jerat Bupati Ponorogo, Janji Evaluasi Internal

PDIP juga bertekad memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah. Tujuannya untuk menghindari pilkada berbiaya mahal yang berpotensi mendorong calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi. Said menegaskan, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.

"Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, khususnya KPK, dalam melakukan pemberantasan korupsi," tegas Said Abdullah.

Menghormati Proses Hukum dan Independensi KPK

PDIP Jawa Timur menyatakan penghormatan penuh terhadap kewenangan dan proses hukum yang sedang dijalankan KPK. Meski demikian, pihaknya mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersaku hingga adanya ketetapan hukum yang berkekuatan tetap.

Partai mengungkapkan komitmennya untuk tidak mempengaruhi atau mengintervensi proses hukum yang berlangsung. Sikap ini sesuai dengan amanat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan pemerintahan.