Jokowi vs Trump: Analisis Gaya Kepemimpinan Populis Menuju Tirani

Anies menang, dan kemenangan itu menjadi luka politik bagi Jokowi dan lingkar oligarkinya. Dari sanalah semuanya berubah. Jokowi belajar: kekuasaan tak boleh dibiarkan kalah oleh rakyat lagi. Maka lahirlah strategi baru — sistem harus dikuasai dari dalam.

Peran Mahkamah Konstitusi dan Kontroversi Gibran Rakabuming

Mahkamah Konstitusi diubah fungsinya dari penjaga konstitusi menjadi pagar kekuasaan. Putusan yang membuka jalan bagi anaknya, Gibran Rakabuming Raka, bukan sekadar kontroversi; itu bukti bahwa hukum bisa dibelokkan.

Tiga hakim menyatakan dissenting opinion, tapi suara mereka tenggelam di tengah orkestrasi politik yang disiapkan dengan rapi.

Pilkada DKI 2024 dan Upaya Mengendalikan Sistem

Pilpres usai, dan Jokowi berhasil memastikan kendali tetap di tangannya — bukan lewat jabatan, tapi lewat jaringan. Namun satu hal masih mengganggu: Anies Baswedan belum mati secara politik.

Menjelang Pilkada DKI 2024, skenarionya kembali disusun. Para ketua partai dipanggil dan diarahkan untuk mendukung calon tunggal. Partai yang sempat mendukung Anies diberi sinyal: jangan coba-coba.

NasDem mengerti pesan itu; PKB pun paham risikonya. Cak Imin bahkan menggambarkannya dengan jujur: “Mobilnya memang di kami, tapi BPKB-nya ada di sana.”

Kali ini, bukan rakyat yang dihadapi Jokowi, melainkan sistem yang sudah ia tata sendiri — dengan bansos sebagai umpan, aparat sebagai alat, dan tekanan politik sebagai jaring yang menjerat.

Kesimpulan: Siapa yang Lebih Berbahaya?

Trump gagal menundukkan hukum; Jokowi berhasil menjadikannya alat. Dan bila ukuran tirani adalah seberapa jauh seseorang mampu menjinakkan sistem, maka Jokowi — dengan seluruh eufemismenya — jauh lebih berbahaya dari Trump yang berteriak.