Fenomena Fanatisme Buta Netizen Terhadap Pejabat Publik

Fenomena fanatisme buta terhadap pejabat publik ternyata tidak hanya terjadi pada level nasional. Bahkan di tingkat gubernur daerah seperti Riau, muncul pembelaan membabi-buta dari para pendukung meski ada kasus hukum yang melibatkan.

Pola Pembelaan Netizen Terhadap Pejabat

Ketika terjadi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pejabat, seringkali muncul reaksi denial dari para pendukungnya. Mereka sibuk membantah dengan berbagai alasan, mulai dari tuduhan tebang pilih hingga teori konspirasi bahwa pejabat tersebut dijebak karena berani mengkritik pemerintah pusat.

Pertanyaan Reflektif untuk Netizen

Bagi netizen yang membela pejabat secara membabi-buta, penting untuk bertanya pada diri sendiri:

1. Apa yang didapat dari pembelaan berlebihan ini? Apakah ada keuntungan materi?
2. Apa hubungan personal dengan pejabat tersebut? Apakah keluarga, teman, atau tetangga?
3. Apakah pernah mendapatkan fasilitas atau pengakuan langsung dari pejabat tersebut?

Jika jawaban untuk semua pertanyaan di atas adalah tidak, maka perlu dipertanyakan motif pembelaan yang dilakukan.

Dampak Negatif Fanatisme Buta

Fanatisme buta terhadap pejabat publik memiliki beberapa dampak negatif:

• Menutup mata terhadap fakta dan proses hukum yang berjalan
• Mengganggu kesehatan mental dengan terus berada dalam kondisi denial
• Menghambat perkembangan demokrasi dan akuntabilitas publik

Pentingnya Sikap Kritis Warga Negara

Sebagai warga negara yang baik, penting untuk:

• Bersikap kritis terhadap semua pejabat publik tanpa pandang bulu
• Mengikuti proses hukum dengan kepala dingin
• Berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah
• Berkontribusi dalam memperbaiki kondisi di lingkungan sekitar

Kritik yang konstruktif terhadap KPK, pejabat, dan institusi negara lainnya sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Masa depan anak cucu kita bergantung pada bagaimana kita mengawal pemerintahan hari ini.

Refleksi oleh Tere Liye