Sutoyo Abadi Bongkar Klaim Cicilan Utang Kereta Cepat Whoosh Rp 1,2 Triliun

Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai cicilan tahunan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disebut hanya sekitar Rp 1,2 triliun. Menurut Sutoyo, klaim ini merupakan angka tipuan yang tidak wajar.

Fakta Pembiayaan dan Utang Proyek Whoosh

Total pembiayaan proyek Whoosh bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB) mencapai sekitar US$ 7,2 miliar atau setara Rp 115 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per USD). Skema pinjamannya terdiri dari 85% pendanaan CDB (utang luar negeri) dan 15% modal ekuitas dari konsorsium Indonesia.

Analisis Beban Bunga dan Cicilan Pokok

Bunga pinjaman menurut perjanjian awal CDB adalah 2% LIBOR 6 bulan, yang diperkirakan efektif sekitar 5% per tahun. Dengan rata-rata bunga 5%, beban bunga tahunan atas utang US$ 7,2 miliar adalah sekitar US$ 360 juta atau setara Rp 5,8 triliun per tahun. Angka ini hanya untuk bunga, belum termasuk cicilan pokok utang.

Simulasi Tenor dan Total Pembayaran Tahunan

Berikut perbandingan beban cicilan tahunan berdasarkan tiga skema tenor pinjaman:

• Tenor 60 Tahun: Pokok per tahun Rp 1,9 triliun Bunga Rp 5,75 triliun = Total Rp 7,65 triliun/tahun.
• Tenor 40 Tahun: Pokok per tahun Rp 2,9 triliun Bunga Rp 5,75 triliun = Total Rp 8,6 triliun/tahun.
• Tenor 30 Tahun: Pokok per tahun Rp 3,8 triliun Bunga Rp 5,75 triliun = Total Rp 9,5 triliun/tahun.

Dengan skema mana pun, beban tahunan tetap enam hingga delapan kali lipat lebih besar dari klaim Rp 1,2 triliun.

Dampak Fiskal dan Pertanyaan Transparansi

Secara fiskal, jika pembayaran aktual berkisar Rp 7–9 triliun per tahun, total pembayaran dalam 30 tahun bisa melebihi Rp 270 triliun lebih dari dua kali lipat nilai pinjaman awal. Muncul pertanyaan krusial mengenai transparansi sumber dan mekanisme pembayaran, apakah berasal dari APBN, subsidi, obligasi baru, atau sovereign fund seperti BPI Danantara.

Sutoyo menegaskan, ketiadaan kejelasan ini berpotensi mengaburkan kewajiban fiskal negara. Klaim angka Rp 1,2 triliun dinilai sebagai pernyataan politis yang menyesatkan persepsi publik tentang kewajiban negara terhadap lender asing.

“Angka tidak bisa berbohong. Jika bunga pinjaman saja hampir Rp 6 triliun per tahun, klaim cicilan Rp 1,2 triliun tidak hanya keliru, tetapi mengabaikan akuntabilitas fiskal,” tegas Sutoyo.