Umrah Mandiri Indonesia: Kemenhaj dan Saudi Bahas Integrasi Sistem Nusuk

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI akan segera melakukan pertemuan dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Pembahasan utama akan fokus pada pengaturan dan pengawasan umrah mandiri yang baru saja disahkan melalui UU Haji dan Umrah yang baru di Indonesia.

Perlunya Integrasi Sistem Nusuk Saudi dengan Sistem Indonesia

Meski umrah mandiri telah diatur, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pengawasan dan perlindungan bagi jemaah. Untuk itu, kerja sama dengan otoritas Saudi mutlak diperlukan, khususnya dalam hal integrasi antara sistem Nusuk Umrah milik Saudi dengan sistem informasi yang dimiliki Indonesia.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menjelaskan bahwa Arab Saudi telah meluncurkan platform Nusuk Umrah yang memungkinkan calon jemaah dari seluruh dunia mendaftar langsung. Namun, terdapat perbedaan dengan visi yang diinginkan pemerintah Indonesia.

Kepentingan Indonesia dalam Perlindungan Jemaah Umrah

Gus Irfan menegaskan bahwa Kemenhaj RI memiliki kepentingan untuk mengetahui data jemaah umrah yang berangkat. Hal ini berkaitan langsung dengan aspek perlindungan.

"Kita ingin tahu bahwa hari ini ada 10.000 warga negara Indonesia yang berangkat umrah. Siapa saja nama orang-orangnya, nomor paspor, dan alamatnya. Data itu digunakan untuk kepentingan perlindungan mereka selama di Saudi," imbuh Gus Irfan usai rapat dengan Komisi VIII DPR.

Nusuk Umrah: Kemudahan dan Tantangan bagi Jemaah

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa kehadiran umrah mandiri adalah sebuah keniscayaan. Pemicunya adalah nota diplomatik dari Saudi yang menyampaikan keberadaan platform Nusuk Umrah. Aplikasi ini memungkinkan jemaah mengurus seluruh keperluan umrah secara mandiri.

"Kita ingin mendorong pembicaraan bagaimana Nusuk dapat terintegrasi dengan sistem informasi kita. Menhaj dan Wamenhaj Saudi adalah ahli IT, sehingga diskusi tentang ini akan menarik," tutup Dahnil.