Presiden Prabowo Pasang Badan untuk Whoosh, Kapan untuk Rakyat Banten?

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

"Tak usah khawatir. Apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,"

"Pokoknya gak ada masalah, kita harus, perlu bayar Rp 1 (triliun) sampai Rp 2 triliun per tahun, tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan"

"Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang nggak tahu dari mana, yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,"

[Presiden Prabowo Subianto, 4/11/2025]

Harapan masyarakat untuk mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh di era Jokowi terancam kandas. Otoritas tertinggi di Republik ini justru 'pasang badan' dan mengadopsi argumentasi yang mirip dengan Jokowi untuk mendukung penuh kasus kereta Whoosh.

Pemerintah baru-baru ini menyatakan akan menjamin pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) ke China. Namun, Presiden Prabowo Subianto tidak menjelaskan apakah pembayaran cicilan akan menggunakan dana APBN atau sumber lainnya.

Jaminan ini berpotensi mengaburkan dan memupus harapan masyarakat agar kasus Whoosh diungkap. KPK kemungkinan akan mengikuti kebijakan politik Presiden dengan menyatakan tidak ditemukan unsur korupsi dalam proyek tersebut.

Presiden secara terbuka pasang badan untuk proyek Whoosh peninggalan Jokowi. Namun, pertanyaan besar muncul: kapan Presiden akan pasang badan untuk rakyat Banten yang menjadi korban perampasan tanah oleh oligarki PIK-2?

Kontras Sikap Presiden: Whoosh vs Rakyat Banten

Dalam kasus pagar laut sebelumnya, Presiden tidak berani berbicara langsung di hadapan rakyat seperti yang dilakukannya untuk Whoosh. Pencabutan pagar laut pun terkesan tidak serius.

Meski status PSN PIK-2 dicabut, proyek tetap berjalan. Pagar laut masih banyak berserakan di perairan Utara Tangerang, sementara sebagian wilayah laut telah direklamasi oleh PIK-2.

Berdasarkan pantauan langsung Ahad lalu (2/11/2025), pagar bambu laut masih berdiri dan lokasi reklamasi yang viral di media benar-benar nyata adanya.

Fakta Proyek PIK-2 Tropical Coastland

Proyek PSN PIK-2 Tropical Coastland seluas 1.755 hektar, dimana 1.500 hektar merupakan kawasan hutan lindung mangrove. Pemerintah perlu memeriksa berapa hektar hutan lindung yang telah berubah menjadi kawasan industri properti.

Menurut Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, sekitar 400 hektar telah digarap proyek PIK-2. Sepanjang pagar laut terdapat 263 SHGB: 234 milik PT IAM, 20 milik PT CIS, dan 9 milik perorangan.

Pertanyaan kritis: mengapa hanya 210 SHGB yang dikembalikan haknya oleh Agung Sedayu Group? Apakah sisa SHGB sudah ditimbun atau direklamasi?

Pertanyaan untuk Presiden Prabowo

Sampai hari ini, Presiden Prabowo Subianto masih diam tanpa memberikan arahan jelas terkait direnggutnya kedaulatan negara di Banten oleh oligarki PIK-2. Sementara dalam kasus Whoosh, Presiden langsung pasang badan.

Kapan Presiden Prabowo Subianto akan sigap bertindak dan pasang badan untuk rakyat Banten, melindungi mereka dari kejahatan oligarki PIK-2?