Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Disiplin Fiskal vs Risiko Perusak Anggaran

Menyambut satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2025, fokus publik tertuju pada kebijakan fiskal yang digulirkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kebijakan penarikan anggaran kementerian dan lembaga yang lambat terserap menuai pro kontra, antara upaya penegakan disiplin anggaran dan risiko mengganggu tata kelola fiskal sehat.

Kebijakan Disiplin Fiskal Purbaya Yudhi Sadewa

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan kebijakan tegas: anggaran kementerian dan lembaga yang tak terserap hingga akhir Oktober 2025 akan ditarik kembali. Langkah ini bertujuan menghindari pemborosan, mengefisienkan belanja negara, dan memastikan percepatan realisasi program pembangunan.

Kebijakan disiplin fiskal ini dinilai sebagai terobosan untuk mengatasi masalah kronis penyerapan anggaran di birokrasi. Dengan mengalihkan dana ke sektor yang lebih siap, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah APBN bekerja optimal untuk rakyat.

Dampak dan Risiko Kebijakan Penarikan Anggaran

Meski memiliki niat baik, kebijakan penarikan anggaran menyimpan beberapa risiko signifikan:

1. Hambatan Kapasitas Birokrasi

Banyak kementerian dan pemerintah daerah menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan SDM, regulasi pengadaan yang rumit, dan keterlambatan persetujuan anggaran. Ancaman penarikan dana justru berpotensi memperlambat program prioritas.

2. Masalah Transparansi

Publik membutuhkan kejelasan mekanisme pengalihan anggaran. Tanpa akuntabilitas yang transparan, kebijakan ini berisiko dianggap sebagai manipulasi fiskal untuk kepentingan tertentu.