Proyek Kereta Cepat Whoosh: Utang Membengkak, Untuk Siapa?

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, meninggalkan pertanyaan besar dan utang yang menggunung kepada China. Benarkah proyek infrastruktur megah ini benar-benar dibangun untuk kepentingan rakyat?

Pertanyaan Mendasar: Whoosh untuk Siapa?

Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina, Dr. Handi Rizsa Idris, mempertanyakan ambisi besar pemerintah era Joko Widodo dalam membangun kereta cepat, yang kini meninggalkan beban utang di era Presiden Prabowo Subianto.

"Sebenarnya ada satu pertanyaan mendasar, proyek itu buat kepentingan siapa, apakah untuk kepentingan masyarakat?" ujar Handi Rizsa dalam siaran pers Indef.

Tingkat Urgensi dan Pilihan Transportasi yang Ada

Dari segi jarak tempuh dan lokasi stasiun, Handi mengkritisi bahwa masyarakat sebenarnya masih memiliki banyak pilihan transportasi menuju Bandung dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan tiket Whoosh.

"Jarak 150 km Jakarta-Bandung bagi masyarakat masih nyaman menggunakan moda transportasi bus atau kereta biasa. Karena (Whoosh) belum menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi," jelasnya.

Proses Pengerjaan yang Memberatkan Indonesia

Proyek Whoosh sejak awal diwarnai keputusan kontroversial. Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres pada 2015 yang menyetujui proposal kereta cepat dari China, bukan Jepang, dengan skema business to business yang melibatkan konsorsium BUMN.

Kala itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diketahui menentang pembangunan kereta cepat dengan alasan kelayakan yang dipertanyakan dan prospek keuntungan yang tidak jelas. Namun, groundbreaking tetap dilakukan pada 2016 dengan anggaran ditetapkan sebesar 6,071 miliar Dolar AS.

Pembiayaan Overrun dan Jebakan Utang

Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya (overrun) akibat fluktuasi nilai kurs, yang menimbulkan selisih pembiayaan sebesar Rp 21,4 triliun.

"Ini jelas menyulitkan PT KAI dan ketua konsorsium yang menanggung beban. Konsorsium akhirnya berbagi beban 25 persen, 2,3 triliun, 2,1 triliun sisanya pinjaman China Development Bank 16 triliun. Jebakan utang membuat akumulasi utang menjadi sangat besar," kritik Handi.

Jaminan APBN dan Beban Negara

Beban ini akhirnya berujung pada APBN. China meminta jaminan pembayaran dari APBN, yang berarti jika PT KAI gagal bayar, pemerintah harus menyuntikkan Modal Penyertaan Negara (PMN) sebesar 9,5 miliar Dolar AS.

"Jadi ini menunjukkan bagaimana proses transaksi didesain sedemikian rupa 'memaksa dengan skema negara'. Tentu saja sebagai kreditur, beban akhirnya dibebankan pada PT KAI," tutup Handi.