Dampak Pencabutan Status PSN untuk PIK 2
Pantai Indah Kapuk 2 sebelumnya ditetapkan sebagai PSN pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini dikembangkan oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group, dua kekuatan ekonomi besar yang selama ini dikenal punya jaringan kuat.
Sebagai PSN, PIK 2 mendapatkan berbagai fasilitas istimewa seperti kemudahan perizinan, percepatan izin tata ruang, hingga akses dukungan infrastruktur dari kementerian teknis. Dengan pencabutan status PSN ini, segala bentuk perizinan dan pengelolaan kawasan harus tunduk pada aturan umum pemerintah daerah tanpa proteksi politik dari pusat.
Respon Pasar dan Masa Depan Ekonomi Nasional
Kebijakan ini tidak tanpa risiko. Pasar modal merespons dingin dengan saham-saham perusahaan yang terafiliasi dengan proyek PIK 2 mengalami koreksi. Namun, bagi banyak pengamat, ini adalah harga yang harus dibayar untuk membangun ekonomi nasional yang lebih sehat.
Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo kerap menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan investasi hingga ke daerah. Langkah mencabut PIK 2 dari PSN dianggap sejalan dengan prinsip bahwa "ekonomi harus tumbuh dari bawah, bukan hanya dari puncak piramida".
Ke depan, Prabowo disebut akan memperkuat dukungan pada sektor industri dasar, pertanian, energi rakyat, dan UMKM. Pencabutan status PSN PIK 2 menjadi momentum penting dalam perjalanan ekonomi-politik Indonesia menuju sistem yang lebih terbuka dan berkeadilan.
Artikel Terkait
Jalan dan Jembatan Hancur, Bantuan ke Sumbar Dikirim Lewat Udara
Nyaris Diamuk Massa, Pelaku Penipuan Lowongan Palsu Diamankan di Tebet
Sorak-sorai di Gardu Induk Sibolga: Listrik Kembali Setelah Hari-hari Gelap
Kesalehan Kosmetik: Ketika Ibadah Hanya Jadi Hiasan Tanpa Nurani