Langkah pemerintah mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang dilaporkan di sejumlah daerah, merupakan langkah tepat.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menekankan evaluasi harus menyeluruh, mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan.
“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengkomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya yang dikutip dari RMOL di Jakarta, Jumat, 26 September 2025.
Dia menekankan hasil evaluasi harus diumumkan transparan kepada masyarakat dan presiden sebagai penanggung jawab kebijakan, tanpa ada yang ditutup-tutupi, agar kepercayaan publik terjaga.
“Transparansi itu tujuannya agar masyarakat bisa memberikan masukan yang konstruktif, baik dari sisi teknis maupun pengawasan di lapangan. Ini akan memperkuat akuntabilitas program,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hensa mendorong pemerintah untuk tidak hanya mendengarkan masukan masyarakat, tetapi juga mengimplementasikannya dalam perbaikan program.
Ia menilai, keterlibatan publik dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat gizi bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
"Kepala Badan Gizi Nasional harus dengan segera minta maaf kepada semua orang tua siswa akibat MBG yang diduga meracuni anak mereka!" tandasnya.
Sumber: rmol
Foto: Kepala BGN, Dadan Hindayana. (Foto: Setpres)
Artikel Terkait
PCNU Sintang Galang Rp17 Juta untuk Korban Banjir di Tiga Provinsi
Hening di Pelabuhan Lampulo: Nelayan Aceh Berhenti Melaut untuk Kenang Tsunami
Balig: Titik Awal Tanggung Jawab Syariat dalam Kehidupan Muslim
Atalia Praratya Berdoa di Tahun Baru, Sementara Isu Ridwan Kamil-Aura Kasih Masih Membara