Langkah pemerintah mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang dilaporkan di sejumlah daerah, merupakan langkah tepat.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menekankan evaluasi harus menyeluruh, mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan.
“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengkomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya yang dikutip dari RMOL di Jakarta, Jumat, 26 September 2025.
Dia menekankan hasil evaluasi harus diumumkan transparan kepada masyarakat dan presiden sebagai penanggung jawab kebijakan, tanpa ada yang ditutup-tutupi, agar kepercayaan publik terjaga.
“Transparansi itu tujuannya agar masyarakat bisa memberikan masukan yang konstruktif, baik dari sisi teknis maupun pengawasan di lapangan. Ini akan memperkuat akuntabilitas program,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hensa mendorong pemerintah untuk tidak hanya mendengarkan masukan masyarakat, tetapi juga mengimplementasikannya dalam perbaikan program.
Ia menilai, keterlibatan publik dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat gizi bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
"Kepala Badan Gizi Nasional harus dengan segera minta maaf kepada semua orang tua siswa akibat MBG yang diduga meracuni anak mereka!" tandasnya.
Sumber: rmol
Foto: Kepala BGN, Dadan Hindayana. (Foto: Setpres)
Artikel Terkait
Kapolri Rombak Jajaran Petinggi Bareskrim Polri, Ada Apa?
KPK Ancam TPPU Korupsi Haji: Aset Haram Jadi Incaran!
Wajah Dilumuri Tanah, Kisah Ahmad Sahroni Lolos dari Amukan Massa Saat Penjarahan
Terkuak Cara Sahroni Selamat dari Amukan Massa, Lumuri Wajah Pakai Tanah Agar Tak Dikenali