“Jangan sampai rakyat kehilangan hak tanah hanya karena tidak punya uang untuk bayar pajak. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan yang menambah penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Habib Umar menilai tragedi bentrokan antara aparat dan massa aksi pada 25–29 Agustus lalu harus dijadikan pelajaran penting. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan betapa rapuhnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat ketika kebijakan tidak berpihak pada kepentingan publik.
Ia mengingatkan, akar demonstrasi adalah keresahan rakyat, bukan semata-mata ulah aktor politik yang menunggangi. Karena itu, pemerintah dan DPR sebagai pembuat kebijakan perlu membuka mata dan telinga terhadap suara rakyat.
“Kalau kebutuhan dasar rakyat terjamin, demo-demo tidak akan mendapat sambutan luas. Jangan sampai tragedi kemarin terulang, itu luka bangsa yang mestinya jadi peringatan bagi pemerintah,” tambah Habib Umar.
Gentari melalui Habib Umar mendorong Presiden Prabowo agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi dan sosial, terutama yang berdampak langsung terhadap pengeluaran harian dan bulanan masyarakat. Ia menekankan, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari pembangunan fisik atau proyek besar, tetapi dari kemampuan meringankan beban rakyat kecil.
“Rakyat tidak butuh retorika besar, yang mereka harapkan adalah harga sembako terjangkau, listrik dan air tidak naik, anak bisa sekolah tanpa terbebani iuran macam-macam. Itu ukuran nyata keberhasilan pemerintah,” tutup Habib Umar.
Habib Umar Alhamid Ingatkan Prabowo: Blunder Kebijakan Bisa Picu Gelombang Demo Baru
Sumber: suaranasional
Foto: Habib Umar Alhamid (IST)
Artikel Terkait
Kucing Lebih Adil dari Manusia? Ini Filosofi Mengejutkannya!
3.000 Gram Emas Ilegal Dicuri Setiap Hari! Lokasi Rahasianya Ternyata di...
Pandu Sjahrir Didesak Jawab, Benarkah Danantara Juru Selamat GOTO di Balik Investasi Rp16 Triliun?
Cair Kapan? Menko AHY Bocorkan 2 Skema Baru untuk Lunasi Utang Kereta Cepat Whoosh