Rumuskan 17+8 Tuntutan Rakyat, 7 Tokoh Publik Ini Banjir Pujian dari Netizen

Publik juga meminta agar pemerintah membebaskan semua demonstran yang terlibat dalam aksi unjuk rasa. Berikut isi '17 8 Tuntutan Rakyat':

Tuntutan dalam Seminggu (deadline 5 September 2025)

• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
• Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
• Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Tuntutan dalam 1 Tahun (deadline: 31 Agustus 2026)

Isi 17 8 Tuntutan Rakyat. (Instagram @jeromepolin)

• Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
• Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.
• Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
• Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor.
• Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis.
• TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.
• Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.

Deretan tokoh publik yang menyusun '17 8 Tuntutan Rakyat' mendapat beragam komentar dari netizen.

"Kinerja mereka di WA call dalam semalam melebihi kinerja 580 orang anggota DPR dalam 5 tahun di hotel bintang 5," cuit @ap**he**nism.

"Ternyata nggak selama itu merumuskan ide kalau dipimpin oleh orang-orang yang pintar dan kritis. Bukti nyata sebegitu nggak kompetennya pejabat 580 orang itu. Mungkin terlalu banyak kepala = banyak kepentingan. Kabinet gemuk nggak efektif," balas @h**ur*xday.

Sumber: suara

Foto: Ilustrasi 17 8 Tuntutan Rakyat. (Instagram @jeromepolin)