Tito Tak Masalah Retreat Dilaporkan ke KPK: Rp 13 M Buat Amankan Rp 1.300 T

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak masalah dengan laporan yang dibuat masyarakat sipil ke KPK terkait penyelenggaraan retreat kepala daerah. Dia menegaskan kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

"Saya berterima kasih yang melaporkan KPK sebagai bentuk pengawasan publik," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3). 

Tito memastikan penunjukan langsung PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara retreat sudah sesuai Pasal 83 Perpres No. 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021. Semua klasifikasi yang diamanatkan dalam aturan itu memungkinkan penunjukan langsung itu.

Di sisi lain, Tito menegaskan, retreat kepala daerah sangat penting untuk mengawal anggaran daerah. Biaya penyelenggaraan retreat tidak sebanding dengan nilai APBD yang harus diamankan agar tidak ada lagi pemakaian yang tidak efektif dan efisien.

"Tapi kalau yang utama [retreat kepala daerah] menginvestasikan Rp 13 M untuk mengamankan Rp 1.300 T, APBD itu Rp 1.300 T, kalau enggak efisien, kasihan rakyat," kata Tito 

Tito menegaskan, untuk mengamankan APBD sebesar Rp 1.300 T adalah tugas Kemendagri. Selain itu, ia menjelaskan bahwa semula retreat direncanakan akan dilaksanakan selama 14 hari.