Hasto sebut Jokowi Pelopor Revisi UU KPK untuk Selamatkan Gibran dan Bobby Nasution

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke 7 RI, Joko Widodo (Jokowi) lah yang menjadi pelopor revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Hal itu diketahui dari video pernyataan Hasto yang beredar dimedia sosial dikutip Sabtu (22/2/2025).

Awalnya, Hasto menceritakan latar belakang terjadi perintah revisi UU KPK tersebut, dimana berawal pada tanggal 7 Mei 2024. Ketika itu Hasto menghadiri pidato Pemilu dan Jalan Kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di Universitas Indonesia.

Dia mengaku bertemu dengan beberapa tokoh nasional seperti Novel Baswedan, Roky Gerung dan lainnya. Saat itu, kata Hasto, Novel bertanya kepadanya terkait kabar bahwa PDI Perjuangan lah yang menjadi pelopor adanya revisi UU KPK.

“Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi UU KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPI Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat ketol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan, itu sangat salah,” kata.

Haslo lalu menjelaskan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Negara, yang saat itu menjelang Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kota Solo dan Kota Medan.

“Satu saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. ‘Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai Wali Kota?’ ‘Loh kenapa Pak Sekjen?’ ‘Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai Wali Kota, maka otomatis dia menjadi Pejabat Negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya.,” kata Hasto.