Kebakaran Kementerian ATR/BPN Bukan Insiden Biasa

“Ini penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kebakaran sebagai dalih menghindari tanggung jawab dalam kasus-kasus yang tengah diusut,” kata Iskandar.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan arsip dan wajib menjaga keamanannya. 

Jika kebakaran ini mengakibatkan hilangnya data penting, Kementerian ATR/BPN harus segera memulihkan dokumen tersebut melalui rekaman digital atau arsip cadangan.

Selain itu, Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa jika kebakaran disebabkan oleh kesengajaan dengan tujuan tertentu, pelakunya dapat dikenakan pidana berat. 

Oleh karena itu, lanjut Iskandar, investigasi menyeluruh dari pihak berwenang, termasuk kepolisian dan ahli kebakaran, menjadi sangat penting untuk memastikan ada tidaknya unsur sabotase.

Iskandar menegaskan bahwa publik menantikan transparansi dari Kementerian ATR/BPN terkait insiden ini. 

"Apakah ini hanya kebetulan, kelalaian, atau ada unsur kesengajaan? Yang pasti, kebakaran ini tidak boleh menjadi celah bagi pihak-pihak yang ingin menghindar dari tanggung jawab atas berbagai kasus pertanahan yang sedang diusut," pungkas Iskandar.

Sumber: rmol

Foto: Kebakaran gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)/Ist