Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Siaga Hadapi Dampak El Nino

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah untuk segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan bertepatan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan energi.

Instruksi tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2026). Berdasarkan paparan BMKG, fenomena El Nino diprakirakan berlangsung dari Mei 2026 hingga Mei 2027, dengan dampak paling terasa saat musim kemarau.

"Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun," ujar Mendagri.

Ia menjelaskan, ada dua dampak utama yang perlu diantisipasi: meningkatnya potensi karhutla akibat cuaca yang lebih panas dan kering, serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air.

"El Nino ini berdampak dua. Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan ... Yang kedua adalah kekurangan air," katanya.

Pemerintah pusat telah menyiapkan langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian, misalnya, memperkuat irigasi dan pompanisasi, sementara BNPB akan melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan. Mendagri meminta kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, dan perangkat daerah terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan berdasarkan data dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Para gubernur diminta mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan bersama bupati dan wali kota agar upaya mitigasi terpadu sesuai kondisi masing-masing daerah. Sinergi dengan Forkopimda, TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa juga perlu diperkuat untuk mencegah karhutla dan dampak lain akibat El Nino.

Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah diharapkan mampu mengantisipasi risiko karhutla, kekeringan, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air secara lebih cepat, terukur, dan efektif.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pihak terkait lainnya.