Anggota DPR Tolak Wacana Sekolah Daring Mulai 2026, Ingatkan Trauma Learning Loss

Wacana pemerintah untuk kembali memberlakukan sekolah daring mulai April 2026 mendapat penolakan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati. Ia menilai rencana yang dikaitkan dengan upaya penghematan energi ini perlu dipikirkan ulang matang-matangan.

Baginya, dunia pendidikan jangan sampai jadi tumbal efisiensi.

Trauma Masa Pandemi Belum Usai

Esti mengingatkan, pengalaman pahit pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama COVID-19 masih terasa jelas. Menurutnya, sistem itu terbukti belum optimal dan justru menimbulkan segudang masalah.

“Pembelajaran secara daring pernah kita laksanakan ketika terjadi wabah COVID-19. Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” ujarnya.

Dari kesulitan anak menangkap materi, tingkat kedisiplinan yang anjlok, sampai soal akses teknologi yang timpang semua itu mewarnai hari-hari PJJ dulu. Namun begitu, dampak terberatnya mungkin adalah learning loss, yaitu penurunan kemampuan belajar yang bikin siswa kehilangan gairah dan malah menjauh dari sekolah.

Fakta ini, kata Esti, juga terkonfirmasi dari berbagai pemantauan perkembangan anak pascapandemi. Kemampuan kognitif banyak pelajar memang terdampak.

Di sisi lain, sistem daring dinilai gagal menyentuh aspek pendidikan yang lebih lunak tapi krusial. Misalnya soal pembentukan karakter.

“Sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter,” katanya.

Tak hanya itu, kesehatan mental dan fisik siswa pun ikut menjadi taruhannya.

Dorongan Mencari Jalan Lain

Esti menegaskan, pemerintah harus mencari opsi lain. Tekanan ekonomi global dan isu kenaikan harga energi, menurutnya, tidak lantas bisa dijawab dengan mengorbankan kualitas belajar-mengajar.

“Pasti masih ada langkah alternatif terbaik untuk mengatasi persoalan perekonomian imbas kemungkinan naiknya harga minyak karena kondisi global dunia,” tegasnya.

Ia mendorong agar pemerintah lebih jeli melihat dampak jangka panjang. Solusi penghematan, tutur Esti, jangan sampai malah memundurkan proses belajar anak-anak Indonesia yang baru saja mencoba bangkit.