Kolaborasi Media Asing: Gengsi Global atau Jebakan Etika?

Kolaborasi dengan media asing sering digembar-gemborkan sebagai capaian. Sebuah tanda jurnalisme yang maju, melintasi batas negara dan perspektif. Bagi banyak redaksi lokal, kerja sama semacam itu ibarat tiket menuju legitimasi dan reputasi yang lebih mentereng.

Tapi, di balik euforia global ini, ada pertanyaan yang kerap tercecer. Sebuah pertanyaan mendasar yang jarang diutarakan dengan blak-blakan: Benarkah kolaborasi ini menguatkan etika jurnalistik kita, atau justru secara perlahan melumpuhkan kemandirian media lokal itu sendiri?

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Ambil contoh, praktik penggunaan konten dari akun media sosial pribadi. Seringkali, ambil saja dulu, asal menyebut sumber. Alasannya klasik: untuk kepentingan publik. Atas nama kerja jurnalistik, segalanya seolah jadi boleh.

Nah, di sinilah kita harus berhenti sejenak. Kolaborasi perlu dilihat dengan kacamata kritis. Bukan sekadar simbol kemajuan, tapi sebagai sebuah praktik yang wajib diuji ketat baik secara etika maupun logika dasarnya.

Soal Hak Cipta: Bukan Cuma Perkara Hukum

Secara hukum Indonesia, itu sudah jelas. Tulisan, foto, atau video yang Anda unggah di akun pribadi adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta. Titik.

Namun begitu, persoalannya lebih dalam dari sekadar pasal-pasal. Dalam dunia jurnalisme, hak cipta berkait erat dengan cara kita menghormati asal-usul sebuah informasi. Mengutip konten personal tanpa izin meski dengan credit tetap berisiko mengaburkan garis tipis antara verifikasi dan sekadar mengambil alih. Jurnalisme yang bertanggung jawab itu soal proses. Bagaimana informasi didapat, dan standar apa yang dipakai untuk mengolahnya.

Mengabaikan hak cipta, pada hakikatnya, adalah mengabaikan sumber pengetahuan itu sendiri.

Media Capture: Ancaman Halus di Balik Gengsi Global

Ada konsep dalam kajian media namanya media capture. Intinya, ketika media kehilangan independensinya karena tekanan dari luar. Tekanan itu tak selalu berupa intervensi politik yang kasar atau sogokan uang. Dalam kolaborasi internasional, ia datang dengan wajah yang jauh lebih halus: daya pikat reputasi global.

Akibatnya, media lokal kadang mengadopsi begitu saja kerangka berita dari mitra asingnya. Jarak kritis memudar. Afiliasi dengan nama besar di luar negeri dianggap sebagai jaminan kredibilitas mutlak, sehingga proses editorial di dalam negeri jadi kendor. Alih-alih memperluas sudut pandang, kolaborasi model begini justru berpeluang menyempitkan kedaulatan redaksi.

Padahal, seharusnya kolaborasi itu memperkuat kapasitas berpikir kita, bukan menggantikannya.

Ketidakadilan Epistemik: Ketika Cerita Lokal Cuma Jadi Bahan Mentah

Ini persoalan lain yang sering luput dari pembahasan. Ketidakadilan epistemik. Istilah yang kompleks untuk sebuah realitas sederhana: pengetahuan dan pengalaman warga lokal sering cuma diperlakukan sebagai bahan baku, bukan sebagai narasi utuh yang punya pemilik dan konteks.

Posisi akun media sosial pribadi jadi ambigu. Cukup dekat untuk diambil datanya, tapi terlalu lemah untuk dilindungi secara institusional. Pengalaman personal disedot ke dalam laporan besar, sementara hak subjek atas persetujuan dan kontrol atas ceritanya sendiri terabaikan.

Sekali lagi, kepentingan publik bukanlah pisau pembenar untuk menginjak hak individu.