Kaban Soroti Eksploitasi Hutan dan Penegakan Hukum yang Lembek

Bogor – Persoalan lingkungan hidup kembali jadi sorotan. Mantan Menteri Kehutanan, Dr. H. MS Kaban, dengan tegas menyatakan bahwa akar dari kerusakan alam dan maraknya bencana saat ini tak lepas dari ulah manusia. Tak cuma itu, penegakan hukum yang lembek juga disebutnya sebagai bagian dari masalah.

Duduk santai di kediamannya di Bogor, Selasa lalu, Kaban membeberkan pandangannya. Menurutnya, eksploitasi hutan yang tak terkendali jadi biang kerok utama. Ditambah lagi, ada kebijakan-kebijakan yang seenaknya mengabaikan status suatu kawasan. Gabungan dua hal ini, ujarnya, telah menyumbang kerusakan ekologis yang masif di berbagai penjuru.

“Semua larangan dalam undang-undang diterobos,” ucap Kaban dengan nada prihatin.

“Kontribusinya terhadap negara kecil, tapi dampak kerusakannya sangat besar.”

Tak berhenti di situ, politisi yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini melontarkan kritik pedas. Sasaran selanjutnya adalah kebijakan pencabutan izin pertambangan yang dinilainya setengah hati. Alih-alih menutup, pemerintah justru memberi celah bagi perusahaan untuk tetap beroperasi. Akibatnya? Praktik ilegal di lapangan malah terus langgeng.

“Kalau izinnya dicabut, seharusnya operasinya dihentikan,” tegasnya.

“Kalau tetap boleh beroperasi, itu sama saja melegalkan ilegalitas.”

Di sisi lain, Kaban juga menawarkan sejumlah solusi. Rehabilitasi kawasan lewat penanaman kembali atau replanting disebutnya sebagai langkah mendesak. Yang tak kalah penting adalah pengelolaan sumber daya alam yang harus dilandasi prinsip tata kelola yang baik dan bersih "good" dan "clean governance".

Di penghujung diskusi, ia mengingatkan semua pihak. Keseimbangan alam bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Jika diabaikan, dampaknya akan langsung menghantam kehidupan kita.

“Alam punya hukumnya sendiri,” pungkas Kaban dengan nada berat.

“Jika tidak segera diperbaiki, kita akan menuai bencana yang lebih besar di masa depan.”