MUI Desak Prabowo Tarik Indonesia dari Forum Perdamaian Trump

“MUI menegaskan sikap MUI menolak ‘perdamaian semu’ sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan,” tegasnya.

Setiap inisiatif perdamaian, lanjutnya, yang tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menuntut pengakhiran pendudukan Israel sebagai syarat utama, hanya akan melanggengkan kolonisasi dengan bungkus perdamaian.

“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” papar Prof Sudarnoto.

Model seperti ini berisiko besar. Isu utamanya bisa bergeser dari perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan, menjadi sekadar pembahasan soal manajemen konflik dan stabilitas kawasan belaka.

Namun begitu, MUI tetap menghargai niat baik pemerintah yang ingin berkontribusi bagi perdamaian dunia. Hanya saja, ada garis merah yang tak boleh dilangkahi.

“Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” tegasnya lagi.

Pada akhirnya, MUI berpegang pada prinsip yang jelas. Dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, segala bentuk penjajahan adalah kezaliman yang harus dihentikan.

Perdamaian yang sejati hanya akan terwujud jika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Dan sayangnya, skema Board of Peace ini dinilai sama sekali tidak mengarah ke sana.

“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” pungkas Prof Sudarnoto.