Tak hanya dari politisi, suara pedas juga datang dari Center for Budget Analisis (CBA). Direktur Eksekutifnya, Uchok Sky Khadafi, mengaku geram dengan pola pelaksanaan OMC yang menurutnya janggal. Ia menyoroti peran BPBD dan BMKG yang dinilai bermasalah.
Ia menduga kuat ada pelanggaran aturan. Soalnya, pelaksanaannya tak melalui lelang dan cenderung swakelola. “Ini pelanggaran berat, bahkan bisa diduga korupsi jika tidak dilelang oleh BPBD DKI Jakarta,” tegasnya. CBA bahkan sudah meminta Kejaksaan Agung menyelidiki pengelolaan anggaran OMC tahun 2025 yang dikelola BMKG.
Di sisi lain, efektivitas OMC pun makin dipertanyakan. Faktanya, banjir tetap saja terjadi. Pada Kamis (29/1/2026) lalu, meski operasi modifikasi cuaca sudah dijalankan, 18 RT di Jakarta masih terendam. Penyebabnya adalah luapan Kali Ciliwung akibat hujan deras sehari sebelumnya.
Kejadian ini seperti menyiram bensin pada bara. Perdebatan publik kian panas. Bukan cuma soal efektif atau tidaknya OMC, tapi juga transparansi anggaran dan perlunya evaluasi total terhadap kebijakan penanganan banjir yang satu ini. Jakarta butuh solusi, bukan sekadar proyek.
Artikel Terkait
Otonomi Kurdi Suriah di Ujung Tanduk: Damaskus Kembali Perluas Kendali
Hotman Paris Sindir Pelukan Aparat untuk Kakek Penjual Es Gabus: Bukan Solusi, Tapi Pencitraan
Banjir Daan Mogot Pagi Ini, Petugas Alihkan Mobil Kecil ke Jalur Transjakarta
Jembatan Daerah Jadi PR Terakhir Pemulihan Jalan di Aceh dan Sumut