Didu Tantang Prabowo: Rebut Kedaulatan atau Negara Bubar

Dalam sebuah wawancara yang cukup menggegerkan, Muhammad Said Didu tak sungkan memberikan peringatan keras untuk pemerintahan Prabowo Subianto. Ini terjadi di kanal YouTube Forum Keadilan, Senin lalu. Menurutnya, ada lima pilar kedaulatan negara yang sudah direnggut dan harus direbut kembali: hukum, ekonomi, politik, wilayah, plus pengelolaan sumber daya alam kita.

"Agenda terbesar Prabowo, kalau masih mau memperbaiki negara, ya merebut kembali kedaulatan negara yang sudah diambil oleh oligarki," tegas Didu tanpa basa-basi.

Hilangnya Kedaulatan Hukum: Contoh Nyata di Banten

Ia langsung menyodorkan contoh. Kasus pagar laut di Banten, menurutnya, adalah simbol hilangnya kedaulatan hukum. Coba lihat: Kepala Desa Kohod dihukum 3,5 tahun karena 263 sertifikat palsu. Sementara PT PIK 2, si pembeli, sama sekali bebas dari jerat hukum. Sungguh ironis.

"Satu sertifikat hukumannya cuma 5 hari. Bandingkan dengan Charlie Chandra yang dihukum 4 tahun cuma karena bilang tanah itu miliknya," ujar Didu membandingkan dengan nada getir.

Yang lebih parah, 16 kepala desa lain melakukan hal serupa sepanjang 31,6 kilometer pagar laut itu, semuanya untuk PIK 2. Tapi tidak ada tindakan. BPN yang terbitkan sertifikat dan pemda yang keluarkan Nomor Objek Pajak juga lolos begitu saja. Hukum seolah tumpul ke atas.

Ekonomi Kita Dikuras Habis-habisan

Lalu soal ekonomi, datanya bikin merinding. Di tahun 2014, tambang bauksit dan aluminium 100% dikuasai negara. Sekarang? Cuma sisa 8 persen. Nikel yang dulu dikuasai negara 60-70%, kini juga tinggal 8%.

"Sepuluh tahun Presiden Jokowi berkuasa, sumber daya ekonomi betul-betul diambil," katanya dengan nada kecewa.

Ia juga menyoroti ritel modern macam Alfamart dan Indomaret. Menurut Didu, mereka menyedot uang rakyat langsung ke Jakarta. "Dulu belanja di warung, uangnya muter di masyarakat. Sekarang langsung tersedot," jelasnya.

Partai Politik: Alat Legitimasi?

Kedaulatan politik juga dianggapnya hilang. Hampir semua partai, kata Didu, dikuasai oligarki. Buktinya? Hampir semua ketua partai hadir di peluncuran Meikarta dan kompak mengesahkan UU Cipta Kerja.

"Partai politik sekarang cuma tempat melegalkan penyerahan kedaulatan ke oligarki. Gak ada satu pun ketua partai yang berteriak soal PIK 2, kecuali partai era merdeka kayak Manusia Merdeka," tandasnya pedas.

UU Cipta Kerja dan revisi UU Minerba, di matanya, adalah hasil kerja oligarki yang disetujui kompak oleh seluruh partai, termasuk PDIP.

Morowali, "Negara dalam Negara"

Nah, yang paling parah mungkin kasus Morowali. Kawasan industri IMIP di Sulawesi Tengah ini disebut Didu sebagai "negara dalam negara". Aturan Indonesia di sana seolah tak berlaku.

Dari sekitar 90 industri, cuma 60 yang terdaftar. Kendaraan pada nggak bayar pajak, penunjuk jalan pakai bahasa Mandarin, sopir pun bukan orang Indonesia. Pelabuhannya saja kapasitasnya nyaris setara Tanjung Priok, bisa muat 20 kapal besar sekaligus.

"Ada tiga pabrik baja di sana, makanya Krakatau Steel jatuh. Ada juga pabrik baterai untuk mobil listrik," ungkap Didu.

Ia malah mencurigai penghentian operasi Sjafrie Sjamsoeddin di Morowali sebagai sinyal. Menurutnya, Prabowo masih segan berhadapan dengan oligarki. "Setelah Sjafrie turun, wartawan ditangkapi dengan gaya kayak tangkap teroris. Itu shock therapy biar orang takut kritik Morowali," katanya.

Memalukan: Tentara Lari Dikejar WNA