Didu Tantang Prabowo: Rebut Kedaulatan atau Negara Bubar

Dalam sebuah wawancara yang cukup menggegerkan, Muhammad Said Didu tak sungkan memberikan peringatan keras untuk pemerintahan Prabowo Subianto. Ini terjadi di kanal YouTube Forum Keadilan, Senin lalu. Menurutnya, ada lima pilar kedaulatan negara yang sudah direnggut dan harus direbut kembali: hukum, ekonomi, politik, wilayah, plus pengelolaan sumber daya alam kita.

"Agenda terbesar Prabowo, kalau masih mau memperbaiki negara, ya merebut kembali kedaulatan negara yang sudah diambil oleh oligarki," tegas Didu tanpa basa-basi.

Hilangnya Kedaulatan Hukum: Contoh Nyata di Banten

Ia langsung menyodorkan contoh. Kasus pagar laut di Banten, menurutnya, adalah simbol hilangnya kedaulatan hukum. Coba lihat: Kepala Desa Kohod dihukum 3,5 tahun karena 263 sertifikat palsu. Sementara PT PIK 2, si pembeli, sama sekali bebas dari jerat hukum. Sungguh ironis.

"Satu sertifikat hukumannya cuma 5 hari. Bandingkan dengan Charlie Chandra yang dihukum 4 tahun cuma karena bilang tanah itu miliknya," ujar Didu membandingkan dengan nada getir.

Yang lebih parah, 16 kepala desa lain melakukan hal serupa sepanjang 31,6 kilometer pagar laut itu, semuanya untuk PIK 2. Tapi tidak ada tindakan. BPN yang terbitkan sertifikat dan pemda yang keluarkan Nomor Objek Pajak juga lolos begitu saja. Hukum seolah tumpul ke atas.

Ekonomi Kita Dikuras Habis-habisan

Lalu soal ekonomi, datanya bikin merinding. Di tahun 2014, tambang bauksit dan aluminium 100% dikuasai negara. Sekarang? Cuma sisa 8 persen. Nikel yang dulu dikuasai negara 60-70%, kini juga tinggal 8%.

"Sepuluh tahun Presiden Jokowi berkuasa, sumber daya ekonomi betul-betul diambil," katanya dengan nada kecewa.

Ia juga menyoroti ritel modern macam Alfamart dan Indomaret. Menurut Didu, mereka menyedot uang rakyat langsung ke Jakarta. "Dulu belanja di warung, uangnya muter di masyarakat. Sekarang langsung tersedot," jelasnya.

Partai Politik: Alat Legitimasi?

Kedaulatan politik juga dianggapnya hilang. Hampir semua partai, kata Didu, dikuasai oligarki. Buktinya? Hampir semua ketua partai hadir di peluncuran Meikarta dan kompak mengesahkan UU Cipta Kerja.

"Partai politik sekarang cuma tempat melegalkan penyerahan kedaulatan ke oligarki. Gak ada satu pun ketua partai yang berteriak soal PIK 2, kecuali partai era merdeka kayak Manusia Merdeka," tandasnya pedas.

UU Cipta Kerja dan revisi UU Minerba, di matanya, adalah hasil kerja oligarki yang disetujui kompak oleh seluruh partai, termasuk PDIP.

Morowali, "Negara dalam Negara"

Nah, yang paling parah mungkin kasus Morowali. Kawasan industri IMIP di Sulawesi Tengah ini disebut Didu sebagai "negara dalam negara". Aturan Indonesia di sana seolah tak berlaku.

Dari sekitar 90 industri, cuma 60 yang terdaftar. Kendaraan pada nggak bayar pajak, penunjuk jalan pakai bahasa Mandarin, sopir pun bukan orang Indonesia. Pelabuhannya saja kapasitasnya nyaris setara Tanjung Priok, bisa muat 20 kapal besar sekaligus.

"Ada tiga pabrik baja di sana, makanya Krakatau Steel jatuh. Ada juga pabrik baterai untuk mobil listrik," ungkap Didu.

Ia malah mencurigai penghentian operasi Sjafrie Sjamsoeddin di Morowali sebagai sinyal. Menurutnya, Prabowo masih segan berhadapan dengan oligarki. "Setelah Sjafrie turun, wartawan ditangkapi dengan gaya kayak tangkap teroris. Itu shock therapy biar orang takut kritik Morowali," katanya.

Memalukan: Tentara Lari Dikejar WNA

Aspek paling memalukan? Kedaulatan wilayah. Didu menyebut kasus tentara Indonesia yang lari dikejar pekerja China di Kalimantan, bahkan ada yang dikeroyok.

"Tentara yang kita banggakan itu lari karena dikejar warga negara asing China di wilayah kita sendiri. Pejabat pada diam. Apa negara kita masih bisa dilindungi tentara?" tanyanya dengan nada prihatin.

Dan tidak ada sanksi untuk tentara yang lari itu. Bahkan, ada laporan tentara China yang mengusir tentara Indonesia di wilayah Indonesia sendiri. Tanpa perlawanan.

Tenggat Waktu yang Ditetapkan Didu

Didu nggak cuma kritik. Ia kasih target konkret dan tenggat waktu buat menilai keseriusan Prabowo:

Maret 2026: Reformasi kepolisian, KPK, dan kejaksaan lewat Perppu.
Mei 2026: Aksi nyata pemberantasan korupsi mulai menghukum pelaku.
Juli 2026: Kawasan Ekonomi Khusus dibuka, pagar dibongkar, pajak diterapkan. Wilayah elit seperti PIK 2 dibuka untuk rakyat.
Oktober 2026: Sistem politik baru untuk kedaulatan rakyat ditetapkan di sidang MPR.

"Pak Prabowo menentukan Indonesia mau ke mana hanya di 2026. Kalau ekonomi nggak membaik, bisa mengarah ke penggantian rezim," ucap Didu, mengutip pernyataan Menko Airlangga Hartarto.

Pertanyaan Keras untuk Menteri Warisan

Ia juga mempertanyakan logika penunjukan menteri. Gimana mau menertibkan tambang kalau yang ditunjuk Bahlil Lahadalia yang justru dulu bagi-bagi tambang? Raja Juli disuruh urus hutan, padahal sebelumnya dia yang bagi-bagi hutan.

"Nggak mungkin Said Didu yang pernah nyuri HP disuruh periksa kasus pencurian HP. Pak Prabowo harus ganti semua orang yang bikin masalah di era Jokowi," tegasnya blak-blakan.

Daftar menteri yang harus diganti menurutnya panjang: Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Menko Perekonomian Airlangga, plus menteri di sektor perindustrian, ESDM, kelautan, dan kehutanan.

Langkah Sederhana: Cabut Fasilitas Pajak

Langkah paling simpel yang Didu minta? Cabut semua fasilitas tax holiday untuk perusahaan yang sudah puluhan tahun bebas pajak, terutama di Morowali.

"Kalau Prabowo cabut semua fasilitas perpajakan di Morowali dan tempat lain yang dikasih rezim Jokowi, saya percaya dia serius mau kembalikan kedaulatan," katanya.

Ia menekankan, perusahaan tambang dalam negeri seperti Antam dan BUMN lain tetap untung meski bayar pajak. Tapi perusahaan asing justru dibebaskan. Miris.

Ajakan Akhir: Bersatu Merebut Kembali Kedaulatan

Di akhir, Didu mengajak semua pihak, baik pendukung pemerintah maupun oposisi, untuk bersatu. "Agenda yang bisa kita sepakati cuma satu: merebut kembali kedaulatan rakyat. Kalau dibiarkan, negara ini bubar dan oligarki yang kuasai Indonesia," ajaknya.

Ia mengaku masih percaya niat Prabowo, tapi frustrasi dengan caranya. "Saya percaya niatnya, percaya ideologinya, tapi frustrasi dengan caranya. Kewenangan ada di Bapak, jangan cuma pidato, lakukan saja," tandasnya.

Didu menutup dengan sedikit cerita sukses. Ia ingatkan bagaimana proyek Rempang berhasil dihentikan, hampir jadi Morowali kedua. "Kalau saya nggak ke Rempang, kita akan dapati pabrik kaca dan pekerja asing mendominasi seperti di Morowali. Alhamdulillah, itu berhasil kita hentikan," katanya mengakhiri.