Pernyataannya itu menyentuh sebuah kekhawatiran yang sudah lama beredar. Masyarakat Papua seringkali melihat pendekatan keamanan yang menyusup ke dalam program pembangunan. Alih-alih membawa rasa aman, kehadiran militer justru bisa menimbulkan ketakutan dan menjauhkan negara dari rakyatnya.
Menanggapi interupsi yang cukup menohok itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin langsung merespons. Ia berjanji akan menjembatani aspirasi ini. Pertemuan konsultatif dengan Presiden Prabowo sedang diupayakan jadwalnya.
kata Sultan.
Desakan Finsen ini bukan yang pertama. Ia adalah bagian dari deretan suara kritis dari Papua yang meminta pemerintah pusat untuk benar-benar memikirkan ulang arah pembangunan. Pertanyaan besarnya tetap sama: apakah kebijakan yang ada sungguh-sungguh untuk kesejahteraan warga Papua, atau justru melenceng dari kebutuhan paling mendasar mereka?
Artikel Terkait
Tito Karnavian Pasang Tiga Pejabat Baru, Tekankan Kecepatan Eksekusi
FPI Serukan Hapus Konten, Pandji Pragiwaksono Dituding Hina Ibadah Salat dalam Mens Rea
Jenazah Pendaki Muda Terkatung di Lereng Slamet, Cuaca Buruk Tunda Evakuasi
Telepon dari Tengah Ombak Selamatkan Dua Nelayan Kolaka Utara