Suara penolakan terhadap perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua kembali bergema, kali ini dari dalam ruang sidang negara. Rabu lalu, tepatnya tanggal 14 Januari, suasana rapat paripurna DPD RI tiba-tiba tersentak. Senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, berdiri dan mengambil alih perhatian. Dengan nada tegas, ia menyuarakan kegelisahan yang selama ini membara di tanah Papua.
Di hadapan pimpinan dan sejumlah anggota dewan, Finsen tak bertele-tele. Ia mendesak agar keresahan ini langsung dibawa ke meja Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Baginya, proyek sawit sama sekali bukan prioritas.
Ucapannya singkat, namun keras dan jelas terdengar di seluruh ruangan.
Bagi Finsen, ekspansi sawit justru membawa masalah berlapis. Konflik agraria bakal makin runyam, lingkungan rusak, dan ruang hidup masyarakat adat terus tergerus. Ia berargumen, pembangunan di Papua harusnya dimulai dari hal-hal yang pokok. Bukan dari kepentingan investasi besar-besaran yang, jujur saja, kerap mengabaikan hak-hak warga asli.
Namun begitu, sawit bukan satu-satunya persoalan yang ia sorot. Ada satu hal lain yang juga mengusiknya: rencana pembentukan batalion ketahanan pangan di wilayah tersebut. Finsen mempertanyakan logika di baliknya. Untuk apa membawa satuan bersenjata dalam program yang katanya bertujuan menyediakan pangan?
Artikel Terkait
Tito Karnavian Pasang Tiga Pejabat Baru, Tekankan Kecepatan Eksekusi
FPI Serukan Hapus Konten, Pandji Pragiwaksono Dituding Hina Ibadah Salat dalam Mens Rea
Jenazah Pendaki Muda Terkatung di Lereng Slamet, Cuaca Buruk Tunda Evakuasi
Telepon dari Tengah Ombak Selamatkan Dua Nelayan Kolaka Utara