APBN 2025: Defisit Membengkak, Pidato Tak Lagi Cukup

Tapi, residu hanya menjelaskan sebab. Ia bukan pembenaran untuk stagnasi. Karena pada titik ini, Prabowo bukan lagi pewaris masalah. Ia adalah pemegang kendali penuh. Mandat rakyat diberikan untuk mengambil keputusan, bukan sekadar mengelola alasan.

Dan di sinilah persoalannya terasa tajam. Ada jurang lebar antara data fiskal yang memburuk dan narasi resmi istana yang justru kerap memuji kinerja kabinet. Dua dunia itu benar-benar berseberangan.

Di satu sisi, APBN memberi sinyal bahaya. Di sisi lain, pidato-pidato kekuasaan terdengar terlalu tenang, bahkan terkesan memoles keadaan. Padahal, fiskal yang rapuh tak bisa disembuhkan dengan kalimat optimistis. Butuh tindakan nyata, yang seringkali tidak populer.

Inilah ujian kepemimpinan sesungguhnya. Presiden tak cukup jadi orator ulung. Ia harus menjadi eksekutor yang tegas. Jika mesin ekonomi tak menghasilkan penerimaan, kebijakan harus dirombak. Jika menteri tak mampu menjalankan tugas, pergantian bukanlah tabu.

Reshuffle kabinet bukan soal gengsi atau emosi semata. Itu instrumen konstitusional untuk menyelamatkan negara. Publik sebenarnya tidak menuntut kesempurnaan. Mereka menuntut keseriusan. Menunggu perbaikan di 2026 tanpa koreksi hari ini sama saja dengan membiarkan masalah membesar.

Sejarah, pada akhirnya, tidak akan mengingat presiden mana yang paling pandai berpidato. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani mengambil keputusan sulit di saat genting. Menurut Said Didu, data APBN menunjukkan bahwa kegentingan itu sudah ada di depan mata.

Kalau hari ini kita masih disibukkan dengan pujian diri, besok mungkin harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit. Dan itu harganya bisa mahal sekali.

Jakarta, 13 Januari 2026