Kekuasaan yang Keropos: Sindiran Pandji dan Ketakutan Negara akan Citra

✍🏻 Balqis Humaira

Sebenarnya, masalah Pandji ini sederhana. Tapi kok dibikin ribet banget? Mungkin karena banyak yang pura-pura nggak paham, atau memang nggak mau paham.

Ceritanya, Pandji naik panggung stand-up. Dia ngomongin satu konsep: negara ini makin hari makin mirip agensi iklan. Intinya, kebijakan nggak lagi dijelasin lewat kerja nyata, tapi lewat konten. Pakai selebriti. Pakai influencer. Semuanya soal citra.

Nah, dia kasih contoh. Salah satunya nyebut nama Raffi Ahmad. Perlu dicatat, ini cuma ilustrasi di atas panggung. Bukan tuduhan, apalagi laporan ke polisi. Cuma analogi aja.

Di titik ini, kita harusnya berhenti sejenak.

Di negara yang masih punya akal sehat, orang bisa bedain mana contoh untuk bercanda, mana tuduhan serius. Kalau setiap guyonan di panggung harus dilaporkan, bisa-bisa obrolan di warung kopi atau becandaan di pos ronda ujung-ujungnya berakhir di penjara. Nggak lucu, kan?

Tapi kita lagi hidup di Indonesia 2026. Negara yang kayaknya udah kecanduan hidup dari pencitraan.

Begitu videonya dipotong dan diviralkan, eh, muncul laporan polisi. Katanya, laporannya datang dari unsur ormas, NU dan Muhammadiyah. Di sinilah mulai tercium bau yang nggak sedap.

Pandji kan nggak ngomongin NU. Dia juga nggak nyebut-nyebut Muhammadiyah. Nggak ada sangkut pautnya dengan PBNU atau PP Muhammadiyah. Yang dia bahas itu pola kekuasaan. Pola negara. Kebiasaan pejabat yang gemar pencitraan.

Tapi kok yang maju malah bawa-bawa nama ormas besar?

Ini sih penyakit lama di republik ini. Polanya gitu-gitu aja. Kalau ada yang mulai nyentuh hal-hal sensitif seperti uang, kekuasaan, atau proyek elite maka isunya harus cepat-cepat dipindah. Arahkan ke soal identitas, kelompok, atau agama. Tujuannya cuma satu: supaya kita nggak fokus membahas hal yang penting-penting.

Gue mau tanya nih. Kalau omongan Pandji benar-benar ngawur dan nggak ada isinya, kenapa nggak dibiarkan saja? Kenapa nggak diketawain aja? Orang waras kalau dituduh hal yang nggak-tanggung, reaksinya paling cuma ketawa. Karena ya nggak ngerasa bersalah.

Yang biasanya ribut, marah, dan tersinggung, cuma satu jenis: mereka yang merasa kesindir.

Mari kita lihat konteks yang lebih besar. Kenapa sih negara sekarang doyan banget pakai selebriti? Kenapa sosok seperti Raffi Ahmad, Atta, dan banyak influencer lain, bisa masuk begitu saja ke dalam orbit kekuasaan?

Atau lihat Gibran Rakabuming. Dari awal jadi walikota sampai sekarang duduk sebagai wapres, hidupnya seolah nggak pernah lepas dari sorotan kamera.

Jawabannya, menurut gue, sederhana. Ini warisan cara berkuasa ala Jokowi.

Jokowi adalah presiden pertama yang benar-benar menjadikan citra sebagai tulang punggung pemerintahannya. Bukan sekadar kerja, tapi kerja yang harus terlihat. Bukan cuma membangun, tapi membangun yang harus diviralkan. Kebijakan pun harus dikemas seperti konten menarik.

Awalnya kelihatan lucu dan fresh. Blusukan, vlog, konten YouTube. Tapi lama-lama, itu berubah menjadi sebuah sistem yang mapan.

Dan di ujung jabatannya, dia meninggalkan warisan yang cukup berbahaya: politik transaksional yang dibungkus rapi dengan kemasan citra. Contoh paling nyata? Izin tambang.

Ingat nggak, di akhir masa pemerintahan Jokowi, negara ini ramai sekali membagi-bagikan konsesi tambang ke ormas. Alasan resminya, untuk pemberdayaan ekonomi dan kemandirian.

Tapi coba pikir pakai logika sederhana. Kalau tugas ormas itu mengurus umat, pendidikan, dan sosial, lalu kenapa disuruh mengelola tambang? Ini seperti menyuruh ustadz mengelola SPBU. Bisa saja, tapi itu jelas bukan tugas utamanya.

Pertanyaan yang lebih penting: kenapa negara memberi akses tambang? Karena tambang bukan sekadar bisnis. Itu sumber uang, sumber kuasa, dan sumber pengaruh yang sangat besar.

Begitu negara mulai membagi-bagi tambang ke ormas, koperasi, atau yayasan, saat itulah negara sedang menanamkan kepentingan ekonomi ke dalam tubuh organisasi sosial. Dan kalau kepentingan ekonomi sudah masuk, jangan harap organisasi itu bisa bebas bersuara lagi.

Sekarang, kita tarik lagi ke kasus Pandji.

Begitu ada orang yang bicara tentang pencitraan, relasi elite, dan cuci citra, yang ribut bukan pejabat atau istana. Yang ribut malah dibelokkan ke isu ormas. Ini bikin gue mau ketawa, tapi rasa-rasanya pahit. Analoginya, seperti ada orang yang berteriak maling di kampung, tapi yang marah malah tukang bakso. Nggak nyambung sama sekali.

Tapi ini jadi masuk akal kalau kita ingat satu hal: negara sudah keburu menyebar kepentingan ke mana-mana. Sekarang semua pihak jadi sensitif. Karena semua merasa punya beban untuk dijaga.

Kita balik lagi ke Raffi Ahmad. Dia bukan masalah pribadi. Dia adalah simbol. Simbol selebriti yang masuk ke orbit kekuasaan. Simbol negara yang memakai popularitas untuk menutupi politik yang sebenarnya. Dia bukan satu-satunya, tapi yang paling terlihat.

Dan Gibran? Dia adalah produk paling sempurna dari politik citra ini. Dari awal, dia tidak dibangun melalui debat gagasan, tapi lewat media, eksposur, framing, dan mesin yang bekerja rapi.

Sekarang, coba kita tanya jujur. Kalau sistem ini sehat, buat apa pakai selebriti? Kalau kebijakan ini benar, mengapa perlu influencer? Kalau pemimpin ini dipercaya, untuk apa buzzer?

Jawabannya pahit: karena yang dijual bukan kinerja, melainkan persepsi. Dan negara yang hidup dari persepsi itu alergi berat dengan kritik. Makanya, komedian pun bisa dianggap musuh.

Ini bagian yang berbahaya. Kritik dari LSM dibilang dibayar asing. Dari akademisi dibilang terlalu teoritis. Dari aktivis dibilang cari panggung. Sekarang, giliran komedian dilaporkan. Apa artinya ini? Artinya, kulit negara ini semakin tipis.

Sekarang soal NU dan Muhammadiyah. Gue mau ngomong lurus. NU dan Muhammadiyah itu terlalu besar, terlalu tua, dan terlalu berjasa untuk diperkecil jadi sekadar satu laporan polisi. Isinya jutaan orang dengan pandangan yang beragam.

Kalau ada beberapa orang melaporkan, itu bukan suara NU, bukan suara Muhammadiyah. Itu suara individu.

Tapi kenapa nama besarnya yang dipakai? Ya karena lebih seram. Lebih bikin ribut. Dan lebih mudah memecah perhatian publik. Sekali lagi, ini trik lama. Bikin rakyat ribut soal identitas, supaya lupa bertanya tentang kekuasaan.

Padahal pertanyaan utamanya cuma satu: kenapa negara sekarang lebih takut dengan omongan komedian daripada dengan korupsi? Kenapa metafora lebih bikin panik daripada data? Kenapa candaan lebih dikejar daripada kebocoran uang rakyat?

Dan inilah bagian yang paling jujur dan paling kotor. Izin tambang itu bukan cuma soal ekonomi. Itu alat kontrol politik. Siapa yang diberi, dia akan berpikir seribu kali untuk membuat keributan. Siapa yang kebagian, dia akan ragu untuk mengkritik.

Ini yang ditanam Jokowi di akhir jabatannya. Sebuah negara yang mengikat semua orang dengan kepentingan. Begitu semua punya bagian, semua jadi jinak.

Di negara seperti ini, orang seperti Pandji itu dianggap berbahaya. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia bicara dengan bahasa yang dimengerti rakyat. Bukan bahasa seminar atau sidang pengadilan, melainkan bahasa warung kopi. Dan kekuasaan paling takut dengan satu hal: dibahas dengan bahasa yang sederhana. Karena begitu rakyat paham, selesai sudah.

Makanya reaksinya selalu berlebihan. Selalu dibikin seolah-olah ini soal kesopanan, etika, atau perasaan kelompok. Padahal, intinya cuma satu: kekuasaan yang tidak mau dikaca-kaca.

Gue tutup dengan logika yang paling telanjang. Kalau negara ini sehat, Pandji cuma jadi bahan ketawa. Kalau negara ini kuat, kritik adalah vitamin. Kalau negara ini bersih, sindiran tidak akan bikin gatal.

Tapi kalau negara ini panikan, baperan, dan alergi dengan metafora, itu tandanya bukan rakyatnya yang sensitif. Tapi kekuasaannya yang keropos.

Dan negara yang kekuasaannya keropos selalu punya ciri yang sama: lebih sibuk mengurus citra daripada isi. Lebih takut dengan omongan daripada kenyataan. Lebih mengejar yang menyindir daripada yang mencuri.

Dan itu, mau dibungkus dengan nama siapa pun, mau dibawa-bawa ormas apa pun, tetap satu kalimat: ini bukan negara yang percaya diri. Ini negara yang sedang ketakutan dengan bayangannya sendiri.