Sutoyo Abadi: Kandangkan Setkab, Setneg, dan Kepala Staf Keresidenan
Lembaga kajian politik Merah Putih punya peringatan keras. Koordinatornya, Sutoyo Abadi, menyoroti sistem komunikasi kepresidenan yang menurutnya lagi sakit parah. Intinya, ada penyumbatan informasi akut. Dia bilang, filter yang berlebihan sebelum laporan sampai ke meja Presiden itu justru berbahaya. Bisa-bisa, Kepala Negara kehilangan sentuhan dengan realitas yang beredar di masyarakat.
“Berkali-kali keadaan selalu meledak dari bawah tanpa disadari Presiden. Ini akibat komunikasi yang macet dan informasi yang tidak sampai secara utuh,”
kata Sutoyo dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).
Menurut dia, para pembantu Presiden terlihat cuma menciptakan stabilitas semu. Mereka kalah cepat dengan derasnya arus informasi di TikTok dan platform digital lain. Akibatnya, persoalan di akar rumput sering kali meledak tiba-tiba. Istana seperti tak punya radar.
Di sisi lain, Sutoyo menilai ada kesalahan fatal. Presiden dinilai menempatkan orang yang salah di posisi strategis. Kepercayaan yang berlebihan diberikan pada lingkaran dalam atau inner circle, yang pengalamannya minim dalam mengelola komunikasi strategis negara. Sistem yang seharusnya lancar justru dikendalikan oleh mereka.
“Presiden harus siap menerima informasi terburuk sekalipun. Yang terjadi justru jarak antara fakta dan informasi yang diterima Presiden semakin melebar,”
ujarnya.
Solusinya? Presiden harus berani melakukan by pass dari kanal formal. Soalnya, staf di bawahnya dinilai tidak profesional. Mereka malah menciptakan bubble informasi, membuat Presiden terkurung dalam percakapan digital yang terisolasi jauh dari denyut politik, ekonomi, dan sosial yang sesungguhnya.
Untuk menjelaskan kondisi ini, Sutoyo pakai teori Bottleneck. Intinya, ada titik hambatan dalam sistem yang memperlambat bahkan menghentikan aliran informasi. Dalam kasus ini, informasi menuju Presiden disebutnya macet total.
Ia juga mengutip teori Gatekeeper dari Kurt Lewin. Teori itu memperingatkan bahaya ketika informasi terlalu disaring, dikontrol, dan difilter secara berlebihan. Motifnya cuma satu: menyenangkan atasan, atau praktik Asal Bapak Senang (ABS).
“Informasi satu pintu itu bukan sistem, tapi bottleneck. Sistem satu pintu adalah pedang bermata dua. Presiden terlalu percaya pada inner circle yang justru membahayakan dirinya,”
tegasnya.
Lebih jauh, sorotan tajam ditujukan pada social listening team. Tim yang seharusnya memantau dan menganalisis percakapan publik di media sosial itu dinilai gagal total fungsinya. Macet. Alhasil, Presiden selalu telat mengetahui gejolak yang muncul dari publik.
Dampaknya adalah information asymmetry yang parah. Bahkan laporan dari tim red team yang mestinya jadi alarm dini, sering diabaikan. Laporan penting macet di level kementerian atau staf kepresidenan, tidak naik ke atas.
“Atas kondisi ini, khusus untuk Menteri Setkab, Setneg, dan staf kepresidenan, mutlak harus segera distirahatkan. Mereka terlihat tidak memiliki kompetensi pada jabatannya dan sangat membahayakan Presiden,”
kata Sutoyo.
Sense of urgency mereka dinilai hilang. Laporan yang mestinya cepat sampai ke Presiden, bukan cuma difilter, tapi dihentikan sama sekali di meja mereka.
“Jika Presiden hanya mendengar informasi yang sudah difilter, bahkan berhenti di pejabat tertentu, maka Presiden akan terisolasi dari realitas dan denyut negara yang sesungguhnya sedang terjadi,”
pungkasnya. (Ys)
Artikel Terkait
LPDP Perketat Pengawasan, 600 Penerima Beasiswa Diselidiki atas Dugaan Pelanggaran
Jadwal Imsak dan Anjuran Sahur di Banjarmasin pada 24 Februari 2026
Pelajar Tewas Diduga Dianiaya Oknum Brimob di Tual, Tersangka Sudah Ditahan
Nadiem Makarim Serukan Anak Muda Tak Putus Asa dengan Indonesia di Tengah Sidang Korupsi